Bakom Bantah Pemerintah Setir Massa Demo Dukung MBG

AkalMerdeka.id – Demo dukung MBG yang muncul di ruang publik dibantah sebagai aksi yang disetir pemerintah. Badan Komunikasi Pemerintah RI menyatakan pemerintah menghormati setiap pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritik program Makan Bergizi Gratis.

Bantahan itu disampaikan Plt Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak melakukan pengondisian terhadap massa yang menyampaikan dukungan untuk MBG.

Bakom Bantah Pemerintah Setir Demo Dukung MBG

Kurnia mengatakan dugaan adanya pengondisian dari pemerintah terhadap aksi dukungan MBG tidak benar. Menurut dia, pemerintah berada pada posisi menghargai seluruh bentuk penyampaian pendapat warga.

“Terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra,” kata Plt Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhana.

Kurnia menyampaikan, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberi ruang bagi siapa pun untuk menyatakan pendapat. Sikap itu berlaku bagi kelompok yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun pihak yang menyampaikan kritik.

“Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut. Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru,” imbuh Kurnia.

Enggan Bahas Uang Rp 20 Juta untuk Mahasiswa UBK

Dalam kesempatan yang sama, Kurnia tidak menjawab lebih jauh soal mahasiswa Universitas Bung Karno yang disebut menerima uang Rp 20 juta setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia memilih membatasi pernyataannya pada isu demo dukung MBG.

“Aku jawab soal demo MBG ya. Yang dugaannya katanya disetir pemerintah dan lain-lain. Aku jawab itu saja,” ujar Kurnia.

Pernyataan itu membuat posisi resmi Bakom fokus pada bantahan terhadap dugaan mobilisasi aksi. Sementara isu lain yang berkaitan dengan pertemuan mahasiswa dan pemberian uang belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.

Peserta Aksi Sebut MBG Membantu Anak Sekolah

Sebelumnya, sejumlah massa menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Mereka menyuarakan dukungan agar program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.

Salah satu peserta aksi, Iin, berharap program MBG tidak dihentikan meski ada kelompok mahasiswa yang meminta program tersebut disetop. Menurut dia, jika ada kekurangan, pemerintah sebaiknya memperbaiki pelaksanaan program.

“Saya berharap agar tetap berjalan. Kalau ada yang salah ya perbaiki. Toh ini kan baru setahun ya,” kata peserta aksi, Iin.

Iin menyebut manfaat MBG dirasakan langsung oleh anak-anak penerima manfaat. Ia menilai makanan bergizi di sekolah dapat membantu anak lebih siap mengikuti kegiatan belajar.

“Yang saya lihat manfaatnya langsung ke anak. Kalau anak makan bergizi, dia lebih semangat belajar dan saya juga tidak terlalu khawatir soal bekalnya setiap hari sudah waktunya makan, makanan ada,” ucap Iin.

MBG dan Ruang Kritik Publik

Peserta aksi lainnya, Ratna, mengatakan kehadiran MBG ikut mengurangi kebutuhan uang jajan anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar. Sebelumnya, ia biasa memberi uang Rp 15.000 per hari.

Setelah program berjalan, Ratna mengaku cukup memberi uang Rp 10.000. Ia menyebut uang itu masih memadai karena jarak rumah dan sekolah anaknya hanya sekitar 5 kilometer di wilayah Jakarta Timur.

“Karena saya punya anak SD, sejak ada MBG jadi uang jajannya bisa dikurangi. Karena tidak usah jajan lagi kan,” kata Ratna.

Di sisi lain, bantahan Bakom menunjukkan pemerintah berupaya memisahkan dukungan warga terhadap MBG dari tudingan mobilisasi. Sikap itu penting karena program MBG masih menjadi salah satu kebijakan besar yang terus dipantau publik.

Dalam situasi seperti ini, ruang pro dan kontra menjadi bagian dari pengawasan kebijakan. Pemerintah dapat memakai kritik untuk memperbaiki distribusi, kualitas menu, pengawasan dapur, dan tata kelola program tanpa menutup suara warga yang mengaku merasakan manfaatnya.

Karena itu, polemik demo dukung MBG tidak hanya menyangkut siapa yang turun ke jalan. Isu ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah menjawab kecurigaan publik sambil memastikan program makan bergizi gratis tetap dievaluasi secara terbuka.