Kepala BGN Baru Ubah Arah MBG, Tak Lagi Kejar 82 Juta Penerima
AkalMerdeka.id – Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengubah strategi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian pimpinan menyusul kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya. Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, menegaskan lembaganya tidak lagi berfokus mengejar target 82,9 juta penerima pada 2026, melainkan memperbaiki kualitas pelaksanaan program.
Perubahan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan sejak MBG diluncurkan. Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan mengalihkan fokus ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN Ubah Prioritas, Kualitas Didahulukan dari Kuantitas
Nanik mengatakan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa BGN tidak akan lagi menjadikan jumlah penerima sebagai target utama pada tahun ini.
“Nah, jadi gini dampaknya, kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” kata Nanik.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat. Kualitas makanan, standar kebersihan dapur, serta kompetensi petugas menjadi faktor yang menentukan apakah program benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan gizi masyarakat.
Dapur Baru Dihentikan Sementara
Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, BGN memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru.
Saat ini lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah. BGN memilih melakukan evaluasi dan penataan terlebih dahulu sebelum memperluas jaringan dapur.
“Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium,” ujar Nanik.
Langkah ini juga dilakukan karena distribusi dapur dinilai belum merata. Banyak fasilitas terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih belum terjangkau secara optimal.
Fokus Baru: Ibu Hamil, Balita, dan Wilayah 3T
Selain mengubah strategi pelaksanaan, BGN juga melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat.
Ke depan, program MBG akan lebih diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia sekolah dasar. Kebijakan tersebut didasarkan pada masukan para ahli gizi dan dokter anak yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia sekitar sembilan tahun.
“Bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” kata Nanik.
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah gizi pada kelompok yang paling membutuhkan.
Sekolah Mampu Berpotensi Tak Lagi Jadi Prioritas
BGN juga membuka kemungkinan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu.
Menurut Nanik, program MBG harus lebih tepat sasaran sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan ke daerah yang masih kekurangan akses layanan gizi.
“Nah, lalu refocusing. Misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T,” ujarnya.
Langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari pemerataan luas menuju pemerataan berbasis kebutuhan. Dengan kata lain, kelompok yang paling rentan akan menjadi prioritas utama dibanding sekadar memperbesar jumlah penerima.
Apa Dampaknya bagi Program MBG?
Perubahan strategi ini menandai fase baru dalam pelaksanaan MBG. Jika sebelumnya fokus utama berada pada percepatan cakupan penerima, kini perhatian bergeser pada kualitas layanan dan ketepatan sasaran.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi memperlambat ekspansi jumlah penerima manfaat. Namun dalam jangka panjang, pemerintah berharap kualitas makanan, standar operasional dapur, dan pemerataan layanan gizi dapat meningkat.
Bagi program MBG, tantangan berikutnya bukan lagi seberapa cepat program berkembang, melainkan seberapa efektif program tersebut mampu memperbaiki kualitas gizi masyarakat yang paling membutuhkan.
