Kasus Anak SD di NTT: Ketika Pendidikan Gratis Tidak Menjangkau Semua

akalmerdeka.id – Seorang siswa kelas IV sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri pada Kamis (29/1/2026). Anak berinisial YBS itu diduga mengalami tekanan berat setelah permintaannya untuk membeli buku tulis dan pena tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga. Peristiwa ini membuka celah mendasar dalam konsep pendidikan gratis yang selama ini dianggap telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Secara formal, pendidikan dasar di Indonesia tidak memungut biaya sekolah. Namun fakta di lapangan menunjukkan, pembebasan SPP tidak otomatis menghapus beban ekonomi yang melekat pada proses belajar anak dari keluarga miskin.

Pendidikan Gratis yang Berhenti di Administrasi

Berdasarkan keterangan keluarga dan aparat desa, malam sebelum kejadian YBS meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Ibunya merupakan orang tua tunggal yang harus menghidupi lima anak dalam kondisi ekonomi sangat terbatas.

Dalam konteks ini, pendidikan gratis berhenti pada aspek administratif. Negara hadir dalam pembebasan biaya sekolah, tetapi absen dalam pemenuhan kebutuhan belajar yang bersifat praktis dan sehari-hari.

Artinya, sekolah memang tidak memungut biaya, tetapi murid tetap dituntut hadir dengan perlengkapan yang harus dibeli sendiri.

Kebutuhan Belajar di Luar Skema Gratis

Secara faktual, buku tulis, alat tulis, seragam, hingga ongkos transportasi bukan bagian dari skema pendidikan gratis. Bagi keluarga dengan penghasilan tidak tetap, kebutuhan ini menjadi hambatan nyata.

YBS diketahui tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok sederhana. Rumah ibunya berada di desa berbeda. Dalam realitas seperti ini, dukungan pendidikan tidak hanya membutuhkan kebijakan umum, tetapi intervensi spesifik yang menyentuh kebutuhan riil murid miskin.

Tanpa itu, konsep pendidikan gratis kehilangan daya jangkaunya.

Surat Perpisahan dan Bukti Tekanan Psikologis

Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi kejadian. Surat tersebut ditulis menggunakan bahasa daerah dan ditujukan kepada sang ibu. Isinya berisi pesan perpisahan, termasuk permintaan agar ibunya tidak menangis dan merelakan kepergiannya.

Kasi Humas Polres Ngada Ipda Benediktus E Pissort menyatakan bahwa tulisan dalam surat telah dicocokkan dengan tulisan korban di buku sekolah dan dinyatakan sesuai. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan yang dialami korban tidak berdiri sendiri, melainkan terakumulasi dalam situasi keterbatasan yang berlangsung lama.

Celah Sistemik yang Terungkap

Kasus Anak SD di NTT ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia menilai tragedi tersebut sebagai “alarm keras bagi negara,” karena anak usia 10 tahun seharusnya mendapat perlindungan penuh dalam mengakses pendidikan.

Pernyataan serupa disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menekankan pentingnya pendampingan keluarga miskin serta akurasi data penerima perlindungan sosial. Tanpa data yang presisi, keluarga rentan berisiko luput dari bantuan.

Dalam sudut pandang ini, persoalan utama bukan ketiadaan kebijakan pendidikan gratis, melainkan ketidaksanggupan sistem menjangkau kebutuhan nyata murid miskin. Pendidikan gratis yang tidak disertai pemenuhan alat belajar pada praktiknya menciptakan kesenjangan baru—diam, tetapi berdampak langsung.