Angka Kemiskinan Bank Dunia 64,2 Persen, Mengapa Berbeda Jauh dari BPS?
AkalMerdeka.id – Perbedaan angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) memicu perbincangan karena selisihnya sangat besar. Bank Dunia menyebut 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan internasional, sementara BPS mencatat angka kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen.
Perbedaan tersebut bukan berarti salah satu lembaga keliru menghitung angka kemiskinan. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Nugroho menjelaskan, perbedaan terutama muncul karena Bank Dunia dan BPS menggunakan indikator serta garis kemiskinan yang berbeda.
Standar Angka Kemiskinan Bank Dunia Lebih Tinggi
Bank Dunia menggunakan acuan pengeluaran di bawah 8,3 dolar AS per hari untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country. Standar ini digunakan untuk membandingkan kondisi kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang berada dalam kelompok pendapatan yang sama.
Indonesia sendiri telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas sejak 2003. Namun, standar tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti garis kemiskinan nasional yang digunakan setiap negara untuk mengukur kemiskinan domestiknya.
Wisnu menilai perbandingan langsung kedua angka tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena tolok ukurnya tidak sama. Rentang pendapatan per kapita negara dalam kelompok berpendapatan menengah atas juga sangat lebar, mulai sekitar 4.800 dolar AS seperti Indonesia hingga sekitar 14.000 dolar AS pada negara dengan posisi tertinggi dalam kelompok tersebut.
“Sulit sekali dikatakan ini adalah perbandingan yang sama,” ujar Wisnu pada Jumat (11/9).
BPS Menggunakan Garis Kemiskinan Nasional
Sementara itu, BPS menggunakan Garis Kemiskinan Nasional yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan sesuai kondisi lokal. Dengan ukuran tersebut, tingkat kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen.
Artinya, angka BPS dan angka Bank Dunia sebenarnya menjawab pertanyaan yang berbeda. BPS mengukur penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional, sedangkan standar Bank Dunia digunakan untuk melihat posisi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan tolok ukur internasional.
Perbedaan batas tersebut membuat jumlah penduduk yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan ikut berubah secara signifikan. Ketika standar pengeluaran yang digunakan lebih tinggi, lebih banyak masyarakat yang secara statistik masuk ke dalam kelompok di bawah batas tersebut.
Selisih Angka Tidak Berarti Masyarakat Mendadak Miskin
Wisnu mengingatkan bahwa tingginya angka versi Bank Dunia tidak berarti masyarakat Indonesia tiba-tiba jatuh miskin. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketika standar kemiskinan yang lebih tinggi diterapkan, sebagian besar masyarakat masih berada di sekitar rentang batas tersebut.
Kondisi itu juga memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi kondisi ekonominya belum sepenuhnya aman. Mereka dapat lebih mudah terdorong ke bawah garis kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Risiko tersebut antara lain dapat muncul ketika seseorang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), menghadapi kenaikan harga barang, atau mengalami penurunan pendapatan. Karena itu, ukuran kemiskinan nasional tidak selalu menggambarkan seluruh tingkat kerentanan ekonomi masyarakat.
Perbedaan angka kemiskinan tersebut pada akhirnya lebih tepat dibaca sebagai perbedaan alat ukur daripada pertentangan data. Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas menggambarkan kondisi pendapatan negara secara keseluruhan, bukan jaminan bahwa pendapatan tersebut telah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
