Bimo Wijayanto Soroti Nama-Nama Ajaib dalam Mutasi Pegawai Kemenkeu

AkalMerdeka.id – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyoroti munculnya sejumlah “nama-nama ajaib” dalam mutasi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada 10 September 2026. Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, Bimo mengusulkan agar perombakan tersebut ditunda karena ada pegawai yang disebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management sesuai prosedur.

Bimo Temukan Nama Pegawai yang Tak Ikuti Assessment

Bimo Wijayanto mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses mutasi pegawai Kemenkeu saat ditemui di kantornya, Rabu (16/9/2026). Ia menyebut terdapat nama-nama pegawai yang muncul dalam daftar mutasi meski tidak mengikuti proses penilaian sesuai mekanisme yang berlaku.

“Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu,” ungkap Bimo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan juga proses penentuan pegawai yang masuk dalam daftar mutasi. Assessment dan talent management menjadi bagian yang disoroti karena keduanya disebut Bimo sebagai proses yang seharusnya dijalani pegawai.

Bimo menilai perombakan tersebut telah menimbulkan kegaduhan internal. Menurut dia, keputusan yang tidak berjalan sesuai proses dapat memengaruhi pegawai lain yang telah mengikuti tahapan penilaian dan ujian.

“Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya.

Dirjen Pajak dan Bea Cukai Minta Mutasi Ditunda

Atas persoalan tersebut, Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengusulkan penundaan mutasi kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara. Usulan ini menjadi langkah kedua pimpinan unit eselon I setelah perombakan pegawai dilakukan pada pekan sebelumnya.

Bimo mengatakan dirinya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Suahasil. Ia juga mengaku memperoleh sinyal positif terkait komitmen Menteri Keuangan baru untuk menjalankan talent management dan reformasi birokrasi.

“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” kata Bimo.

Sementara itu, Djaka Budhi Utama mengatakan Bea Cukai belum akan melakukan perombakan jajaran pegawai eselon II dan eselon III. Pihaknya masih menunggu keputusan dari kantor pusat Kemenkeu terkait personel yang dipindahkan.

“Kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh kantor pusat Kementerian Keuangan terkait personel yang pindah, khususnya Bea Cukai,” kata Djaka usai konferensi pers Penindakan Ekspor Ilegal Emas, Selasa (15/9/2026).

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan mutasi di lingkungan Bea Cukai masih menunggu arah keputusan dari Kemenkeu pusat. Namun, belum ada keputusan final mengenai pembatalan seluruh mutasi yang telah dilakukan.

Suahasil Nazara Buka Ruang Evaluasi Mutasi Pejabat

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perkembangan mutasi pegawai dan pengangkatan pejabat baru. Ia ingin melihat proses yang telah berjalan sekaligus menerima masukan dari seluruh unit eselon I di Kemenkeu.

“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Suahasil menegaskan bahwa ruang pembahasan akan dibuka bagi masing-masing unit eselon I untuk menyampaikan kejanggalan dalam pengangkatan pejabat baru. Menurutnya, penunjukan pejabat memiliki jenjang dan dilakukan bersama-sama oleh unit terkait.

“Saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya melihat struktur pejabat Kemenkeu secara menyeluruh. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan koordinasi lintas unit eselon I agar sinergi di lingkungan kementerian tetap berjalan.

“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” papar Suahasil.

Meski demikian, Suahasil belum memastikan apakah pengangkatan pejabat sebelumnya akan dibatalkan. Ia masih menunggu pembahasan mengenai keputusan yang telah dilakukan, termasuk pelantikan yang berlangsung secara langsung maupun hybrid.

“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” ungkap Suahasil.

Mutasi Besar Kemenkeu Dilakukan pada 10 September

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan jajaran pegawai Kemenkeu pada Kamis (10/9/2026). Perombakan mencakup Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta pejabat pada Unit Organisasi non-Eselon.

Pejabat yang dilantik terdiri dari eselon II, III, dan IV. Khusus pejabat eselon III, jumlah yang dilantik mencapai sekitar 350 orang, dengan perombakan terbesar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Saat pelantikan, Purbaya menyebut perombakan tersebut sebagai bagian dari reorientasi organisasi yang dilakukan secara berkala. Ia menegaskan bahwa mutasi bukan sesuatu yang khusus karena dapat dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan organisasi.

“Jadi cukup banyak. Ini kan biasa reorientasi lah. Setahun sekali seperti itu. Ada yang mutasi, zamannya sekarang. Jadi ini bukan hal yang khusus,” tegas Purbaya.

Dalam sambutannya, Purbaya juga mengatakan pelantikan bukan hanya urusan administrasi, melainkan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kemenkeu terus beradaptasi dan bekerja lebih baik.

“Pelantikan ini bukan sekedar pergantian posisi atau perubahan tempat bekerja. Ini merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kementerian Keuangan terus bergerak, beradaptasi, dan bekerja semakin baik,” ujar Purbaya.

Setelah dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, Purbaya mengakui bahwa perombakan pejabat menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan pergantian dirinya. Namun, ia menerima keputusan tersebut karena merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya,” ujar Purbaya usai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Hingga Rabu (16/9/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih belum memastikan pembatalan mutasi pegawai Kemenkeu. Keputusan selanjutnya menunggu pembahasan bersama unit eselon I terkait proses pengangkatan dan pelantikan pejabat sebelumnya.