Dari Pakar Hukum hingga Aktivis Digital, Profil 15 Anggota Kabinet Bayangan Indonesia

AkalMerdeka.id – Kabinet Bayangan Indonesia menjadi sorotan setelah Koalisi Masyarakat Sipil membentuk shadow cabinet pada 27 Juli 2026. Berisi 15 tokoh dari kalangan akademisi, peneliti, dan aktivis masyarakat sipil, Kabinet Bayangan Indonesia dibentuk sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan melalui Kabinet Merah Putih.

Berbeda dengan kabinet pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif, Kabinet Bayangan Indonesia berfungsi sebagai counterpart yang memantau kebijakan pemerintah sekaligus menyusun alternatif kebijakan berbasis bukti. Komposisinya menggunakan konsep kabinet zaken, yakni memilih tokoh berdasarkan kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing.

Para anggota yang mengisi posisi “menteri” berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari hukum tata negara, ekonomi, kesehatan masyarakat, teknologi digital, lingkungan, pendidikan, hingga pertahanan.

1. Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara

Feri Amsari merupakan akademisi dan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Ia dipercaya mengisi posisi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Bayangan Indonesia.

Feri pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas periode 2017–2023. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Universitas Andalas, serta meraih gelar LL.M. dari William & Mary Law School, Amerika Serikat.

Kepakarannya meliputi hukum tata negara, konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi, pemilu, partai politik, hingga tata kelola pemerintahan dan antikorupsi.

2. Media Wahyudi Askar, Menteri Perekonomian

Media Wahyudi Askar merupakan akademisi, ekonom, dan peneliti kebijakan publik yang dipercaya mengisi posisi Menteri Perekonomian.

Saat ini ia mengajar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menjabat Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Media memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Politik UGM, gelar Master of Science dari Universitas Manchester, serta Ph.D. dari universitas yang sama pada 2019.

Bidang kajiannya mencakup ekonomi pembangunan, kebijakan fiskal, kemiskinan, ketimpangan, keuangan inklusif, dan evaluasi kebijakan publik.

3. Shofwan Al Banna Choiruzzad, Menteri Luar Negeri

Shofwan Al Banna Choiruzzad merupakan akademisi hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI). Ia dipercaya menangani bidang luar negeri dalam Kabinet Bayangan Indonesia.

Ia merupakan Associate Professor Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI sekaligus Sekretaris Eksekutif ASEAN Studies Center UI.

Shofwan memiliki pengalaman akademik di bidang hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia, ekonomi politik internasional, regionalisme ASEAN, dan tata kelola global.

Ia meraih gelar Bachelor of Social Science dari UI, Master of Arts dari Meijigakuin University Jepang, serta Ph.D. dari Ritsumeikan University Jepang.

4. Nabiyla Risfa Izzati, Menteri Sosial dan Layanan Dasar

Nabiyla Risfa Izzati merupakan akademisi hukum ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, ia mengisi posisi Menteri Sosial dan Layanan Dasar.

Ia merupakan Wakil Direktur Research Center for Law, Gender, and Society UGM, Adjunct Researcher Centre for Digital Society (CfDS) UGM, serta peneliti Fairwork Indonesia.

Nabiyla menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di UGM dan Magister Hukum International Civil and Commercial Law dari Leiden University, Belanda.

5. Irma Hidayana, Menteri Kesehatan

Irma Hidayana merupakan akademisi dan aktivis kesehatan masyarakat yang dipercaya menangani sektor kesehatan.

Ia dikenal sebagai salah satu pendiri inisiatif LaporCOVID-19 dan Rumah Sehat Rakyat. Saat ini Irma mengajar kesehatan masyarakat di Hofstra University, Amerika Serikat.

Irma menyelesaikan pendidikan kesehatan publik di Monclair State University dan doktoral Ilmu Kesehatan dan Perilaku di Columbia University.

6. Iman Zanatul Haeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Iman Zanatul Haeri merupakan pendidik, peneliti, dan pemerhati kebijakan pendidikan Indonesia.

Ia saat ini mengajar sejarah di Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Jakarta serta aktif sebagai Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Iman menempuh pendidikan S1 dan S2 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta.

7. Khoirunnisa Nur Agustyati, Menteri Hak Perempuan dan Marjinal

Khoirunnisa Nur Agustyati memiliki latar belakang sosiologi dan ilmu politik dari Universitas Indonesia.

Ia dikenal sebagai peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan fokus pada demokrasi, representasi politik, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan.

8. Nenden Sekar Arum, Menteri Riset, Teknologi, dan Digital

Nenden Sekar Arum merupakan peneliti sekaligus advokat hak digital Indonesia.

Ia menjabat Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi yang fokus pada hak digital, keamanan digital, dan kebebasan berekspresi.

Nenden merupakan lulusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan meraih gelar Master of Science Advanced Computer Science dari University of Birmingham.

9. Iqbal Damanik, Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Iqbal Damanik merupakan aktivis lingkungan yang dikenal sebagai Juru Kampanye Hutan Indonesia di Greenpeace Indonesia.

Ia memiliki fokus pada isu perlindungan hutan, perubahan iklim, transisi energi, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan lingkungan.

10. Isnawati Hidayah, Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Isnawati Hidayah merupakan aktivis masyarakat sipil yang fokus pada isu pangan, gizi, dan kebijakan publik.

Ia dipercaya mengisi posisi Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan karena pengalamannya dalam advokasi ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

11. Arman Suparman, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan

Arman Suparman merupakan peneliti dan analis kebijakan publik yang menjabat Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Ia memiliki latar belakang filsafat dan sosiologi dengan fokus pada otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik.

12. Yance Arizona, Menteri Hukum dan Kebijakan Negara

Yance Arizona merupakan akademisi Fakultas Hukum UGM dan ahli hukum tata negara.

Ia memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara, hukum agraria, hak masyarakat adat, HAM, serta reformasi hukum.

Yance meraih Ph.D. in Law and Society dari Leiden University.

13. Bhima Yudhistira Adhinegara, Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran

Bhima Yudhistira Adhinegara merupakan ekonom dan Direktur Eksekutif CELIOS.

Ia memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli Bappenas, konsultan IFC-World Bank dan JICA, serta peneliti INDEF.

Bidang kajiannya meliputi ekonomi makro, kebijakan fiskal, investasi, perdagangan internasional, dan tata kelola anggaran negara.

14. Curie Maharani Savitri, Menteri Pertahanan

Curie Maharani Savitri merupakan akademisi dan peneliti bidang pertahanan.

Ia mengajar di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (BINUS) dengan fokus pada industri pertahanan, alutsista, strategi militer, dan geopolitik kawasan.

Curie meraih Ph.D. in Defence and Security dari Cranfield University serta Magister Teknik Manajemen Pertahanan dari ITB.

15. Ahmad Jilul Qur’ani Farid, Sekretaris Kabinet

Ahmad Jilul Qur’ani Farid merupakan aktivis masyarakat sipil dan analis kebijakan publik.

Ia memiliki latar belakang pendidikan Hubungan Internasional Universitas Airlangga dan dikenal aktif dalam isu tata kelola pemerintahan, demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik.

Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Ahmad bertugas mengoordinasikan administrasi kabinet serta mendukung koordinasi kebijakan antarbidang.

Ke-15 anggota tersebut akan menjalankan peran pengawasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai bidang masing-masing sebagai bagian dari konsep Kabinet Bayangan Indonesia.