372 Dapur MBG di Jawa Timur Disuspend, Pengusaha Minta Kepastian
Surabaya, AkalMerdeka.id – Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur berstatus suspend atau penghentian operasional sementara setelah evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini terjadi di tengah pengetatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini memasuki fase pembenahan tata kelola dan standar layanan.
Penghentian sementara tersebut tidak hanya berdampak pada operasional dapur MBG, tetapi juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang telah menggelontorkan investasi besar untuk membangun fasilitas pendukung program pemerintah tersebut.
372 SPPG Jawa Timur Terdampak Evaluasi MBG
Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah SPPG yang terdampak evaluasi cukup besar. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 372 dapur MBG di provinsi tersebut berstatus suspend akibat berbagai persoalan teknis maupun operasional.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah BGN untuk memastikan seluruh mitra pelaksana memenuhi standar keamanan pangan, tata kelola, serta kelengkapan fasilitas yang diwajibkan dalam program MBG.
Secara nasional, jumlah SPPG yang pernah dikenai penghentian operasional sementara mencapai 8.182 unit selama periode 2025 hingga 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 30 persen dari total 27.208 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Pengusaha Khawatir Investasi Terhambat
Di lapangan, kebijakan suspend dan rencana moratorium pembangunan dapur baru menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra pelaksana. Banyak pengusaha telah membangun dapur sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dengan nilai investasi yang tidak sedikit.
Wakil Bendahara DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Andy Syayuti, mengatakan sejumlah mitra bahkan menggunakan dana pinjaman untuk membiayai pembangunan fasilitas tersebut.
“Banyak mitra sudah mengeluarkan investasi, bahkan ada yang menggunakan pinjaman. Harapannya investasi itu bisa kembali, meskipun secara bertahap,” ujar Andy.
Menurutnya, kondisi menjadi semakin berat karena sebagian dapur yang telah dibangun belum memperoleh kepastian operasional akibat suspend maupun rencana moratorium.
“Saat ini banyak dapur yang di-suspend. Ada juga rencana moratorium, sehingga dapur yang sudah dibangun belum bisa beroperasi. Situasi ini cukup menegangkan, tapi kami berharap ada solusi,” lanjutnya.
Pelanggaran SOP Jadi Penyebab Utama
BGN mengelompokkan penyebab suspend ke dalam dua kategori utama. Pertama adalah kasus menonjol yang berkaitan dengan kejadian yang berdampak pada penerima manfaat program, termasuk gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Kategori kedua berasal dari persoalan teknis yang jumlahnya jauh lebih besar. Permasalahan tersebut meliputi infrastruktur yang belum memenuhi standar, tata kelola yang kurang baik, hingga kualitas gizi makanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Dalam proses evaluasi, BGN juga memeriksa kepatuhan terhadap standar pengadaan bahan baku, kebersihan dapur, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN: Suspend Bukan Penghentian Program
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa suspend merupakan langkah korektif untuk menjaga kualitas program, bukan penghentian permanen terhadap operasional dapur MBG.
“Dari total 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 pernah di-suspend,” kata Nanik.
Ia menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran yang menyangkut keamanan pangan, tata kelola anggaran, maupun standar fasilitas. Mitra yang belum memenuhi ketentuan diwajibkan melakukan perbaikan sebelum dapat kembali beroperasi.
Karena itu, perhatian kini tertuju pada langkah lanjutan BGN dalam menyelesaikan proses evaluasi serta memberikan kepastian bagi ratusan SPPG di Jawa Timur yang masih menunggu izin untuk kembali beroperasi.
