Etika Politik Achmad Syahri dan Kegagalan Kaderisasi Legislator Muda

Etika Politik Achmad Syahri dan Kegagalan Kaderisasi Legislator Muda
Anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi

akalmerdeka.id — Anggota Komisi D DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi memicu polemik etika serius setelah terekam bermain gim Clash of Clans saat rapat koordinasi stunting, Senin (11/5/2026). Perilaku ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nalar publik dan tanggung jawab legislatif.

Rapat tersebut merupakan forum krusial yang melibatkan Dinas Kesehatan dan BPJS untuk membahas krisis gizi buruk di Jember. Namun, Syahri yang merupakan representasi generasi muda di parlemen justru terlihat abai dan merokok di dalam ruang rapat resmi yang ber-AC.

DPP Partai Gerindra merespons cepat dengan menjadwalkan sidang pemeriksaan melalui Mahkamah Partai hari ini, Jumat (15/5/2026), di Jakarta. Partai berupaya membersihkan citra lembaga dari perilaku kader yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan publik.

“Iya disidang hari Jumat di DPP di Mahkamah Partai,” tegas Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemeriksaan ini tertuang dalam surat resmi bernomor 05-012/A/MK-GERINDRA/2026 yang menegaskan bahwa tindakan Syahri telah mencoreng muruah partai. Kegagalan menunjukkan empati pada isu kesehatan rakyat menjadi poin krusial dalam pertimbangan sanksi yang akan dijatuhkan.

Baca Juga :  OTT Bupati Muara Enim, Daerah yang Empat Kali Dipimpin Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengungkapkan bahwa Syahri memang belum mendapatkan pembekalan intensif di kawah candradimuka partai, Hambalang. Hal ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas rekrutmen politik yang hanya bertumpu pada pengaruh keluarga tanpa kesiapan mentalitas.

“Kita akan proses karena ini menyangkut etika lembaga DPRD,” ujar Ahmad Halim saat memberikan keterangan pada Selasa (12/5/2026).

Keputusan Ahmad Halim untuk melaporkan kasus ini ke Badan Kehormatan menjadi langkah formal untuk memulihkan martabat DPRD Jember. Secara intelektual, insiden ini menjadi peringatan keras bagi partai politik agar tidak sekadar mengejar elektabilitas melalui figur dinasti tanpa literasi etika yang memadai.

Syahri telah menyatakan permintaan maaf secara terbuka melalui kanal media sosialnya pada Kamis (14/5/2026) kemarin. Kendati demikian, publik tetap menanti langkah nyata dari otoritas partai dan dewan untuk memberikan efek jera terhadap perilaku tidak etis tersebut. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *