Skandal BNI Aek Nabara: Uji Integritas Perbankan dan Nalar Pengawasan
akalmerdeka.id — Skandal penggelapan dana jemaat Gereja Paroki Aek Nabara sebesar Rp28,2 miliar oleh oknum BNI mengungkap kegagalan sistemik dalam mekanisme pengawasan internal perbankan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan nasabah.
Tersangka Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, secara terstruktur memanipulasi kepercayaan 1.900 jemaat melalui produk investasi fiktif sejak 2019. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah pengurus gereja gagal mencairkan deposito pada Februari 2026.
Logika perbankan dipertanyakan ketika sebuah skema penipuan mampu bertahan selama tujuh tahun tanpa terdeteksi audit internal. Tersangka menggunakan modus bilyet deposito palsu yang dicetak di atas kertas A4 untuk meyakinkan korban yang mayoritas petani.
“OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Kami meminta BNI melakukan investigasi internal menyeluruh terkait kepatuhan dan tata kelola,” tegas Agus Firmansyah, Pejabat OJK, pada Sabtu (18/04/2026).
Kegagalan mendeteksi anomali transaksi sebesar ini menunjukkan adanya celah dalam prosedur operasional standar (SOP). Penanganan kasus ini kini menjadi tolok ukur profesionalisme lembaga keuangan negara dalam menghadapi krisis integritas personilnya.
Anatomi Penipuan Berbasis Relasi Kuasa
Modus operandi yang dilakukan tersangka memanfaatkan fasilitas pick-up service untuk mendapatkan tanda tangan nasabah pada formulir kosong. Hal ini mencerminkan betapa rentannya sistem saat integritas individu di posisi strategis runtuh tanpa kontrol berlapis.
Andi Hakim tidak hanya memalsukan dokumen, tetapi juga menciptakan ekosistem bunga palsu sebesar Rp3 miliar untuk menjaga kesan bahwa investasi tersebut legal. Uang jemaat dialihkan secara sistematis ke rekening pribadi dan perusahaan miliknya.
“Peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan,” ujar Direktur BNI, Munadi Herlambang, Minggu (19/04/2026).
Menanti Konsistensi Janji Pengembalian Dana
Langkah BNI yang berjanji mengembalikan sisa dana Rp21 miliar dalam pekan ini merupakan kewajiban moral dan hukum sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023. Namun, penyelesaian ini tidak boleh sekadar menjadi upaya pemadaman kebakaran reputasi sesaat.
Diperlukan transparansi mengenai hasil investigasi internal untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam struktur organisasi. Publik membutuhkan kepastian bahwa sistem perbankan nasional tidak mudah ditembus oleh manipulasi administratif yang bersifat elementer.
Kepolisian telah menetapkan status tersangka dan menahan Andi setelah sempat melarikan diri ke luar negeri. Proses hukum ini harus berjalan beriringan dengan pemulihan hak finansial 1.900 petani yang menjadi korban utama dalam skandal ini.
Integritas perbankan tidak dibangun hanya dengan promosi, melainkan melalui ketegasan dalam menindak penyimpangan. Kasus Aek Nabara adalah peringatan keras bagi seluruh otoritas keuangan untuk memperketat audit di level kantor kas terkecil sekalipun. ***
