Jawa Barat hingga Jawa Timur, PHK Ribuan Buruh Mengintai
AkalMerdeka.id – Ancaman PHK ribuan buruh terdeteksi di sejumlah perusahaan mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Jakarta. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut temuan itu muncul setelah ia melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan ke beberapa wilayah industri.
Said mengatakan sedikitnya 4 hingga 5 perusahaan berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja. Perusahaan yang terdampak bergerak di sektor kertas, komponen otomotif, sepatu, dan garmen.
PHK Ribuan Buruh Mengintai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur
Said Iqbal menjelaskan potensi PHK ribuan buruh ditemukan setelah ia mendatangi langsung perusahaan-perusahaan terkait. Kunjungan itu dilakukan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.
“Ada empat perusahaan atau empat atau lima perusahaan yang saya temukan dalam kunjungan yang langsung saya datang ke perusahaan tersebut yang berpotensi mengalami PHK,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Menurut Said, tekanan terhadap perusahaan muncul dari beberapa faktor. Di antaranya fluktuasi kurs rupiah terhadap dollar AS, kenaikan biaya produksi, serta dampak perang AS-Iran terhadap harga minyak dunia.
Situasi ini menekan dua jenis perusahaan. Pertama, perusahaan berorientasi ekspor yang permintaan produknya menurun. Kedua, perusahaan yang memakai bahan baku impor dan harus menanggung ongkos produksi lebih tinggi.
“Perusahaan-perusahaan yang bergerak di kedua situasi inilah yang terdampak akibat perang tersebut,” ujar Said.
| Wilayah | Perusahaan/Sektor | Temuan |
|---|---|---|
| Jawa Timur | PT Pakerin, Mojokerto | Sekitar 2.500 pekerja belum mendapat kepastian status kerja |
| Jawa Timur | Komponen otomotif Pasuruan dan Mojokerto | Ribuan pekerja disebut berpotensi terdampak PHK |
| Jawa Barat | PT Feng Tay Indonesia Enterprises, Bandung | Sekitar 4.000 pekerja dirumahkan |
| Jakarta | PT Amos Indah Indonesia, Cakung | Gaji karyawan disebut belum dibayar 4 bulan |
PT Pakerin Mojokerto Disebut Terancam PHK 2.500 Buruh
Di Jawa Timur, Said menyoroti kondisi PT Pakerin di Mojokerto. Ia menyebut potensi PHK di perusahaan itu mencapai 2.500 karyawan.
Menurut Said, saat ini hanya sekitar seperlima pabrik PT Pakerin yang masih beroperasi. Artinya, sebagian besar aktivitas produksi perusahaan sudah berhenti.
“Begitu perusahaan sekarang empat per lima tutup, 80 persen berarti, 80 persen tutup, buruhnya enggak ada lagi pendapatan,” kata Said.
Dampak berhentinya operasional pabrik tidak hanya dirasakan pekerja. Said menyebut pasar tradisional di sekitar perusahaan ikut terpukul karena selama ini bergantung pada daya beli para buruh.
“Pasar itu juga tutup. Jadi ini mempengaruhi ekonomi dari di sekitar perusahaan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebelumnya juga mencatat persoalan PT Pakerin telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ribuan pekerja disebut masih menunggu kepastian apakah hubungan kerja mereka berlanjut atau berakhir.
Bandung dan Cakung Juga Terdampak
Di Jawa Barat, Said menemukan potensi ancaman terhadap 4.000 pekerja PT Feng Tay Indonesia Enterprises di Bandung. Perusahaan ini memproduksi sepatu untuk merek Nike.
Menurut Said, pekerja dirumahkan karena belum ada kepastian kelanjutan order produksi setelah pesanan sebelumnya selesai. Padahal total pekerja di perusahaan itu disebut mencapai sekitar 14.000 hingga 17.000 orang.
“Ini belum ada kepastian sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan,” kata Said.
Di Jakarta, Said juga menyoroti PT Amos Indah Indonesia, perusahaan garmen asal Korea Selatan di Kawasan Berikat Cakung. Perusahaan itu disebut belum membayar gaji karyawan selama 4 bulan.
Said mengatakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja sempat tidak berfungsi. Setelah pihaknya berkomunikasi dengan jajaran Kemenaker, BPJS Kesehatan pekerja disebut kembali diaktifkan.
“Alhamdulillah sudah hidup. Semua karyawan langsung datang, dan sampai banyak yang menangis,” ujar Said.
Perang dan Kurs Rupiah Tekan Industri
Said menjelaskan ancaman PHK ribuan buruh ini tidak berdiri sendiri. Perusahaan ekspor seperti sepatu dan garmen terpukul ketika permintaan luar negeri melemah.
Di sisi lain, perusahaan yang memakai bahan baku impor menghadapi kenaikan biaya. Ketika rupiah berfluktuasi dan harga minyak ikut naik, ongkos produksi bisa makin berat.
“Perusahaan Indonesia yang berorientasi ekspor seperti sepatu, garmen, karena permintaan barang di luar negeri menurun akibat perang, situasi perang, maka orientasi perusahaan ini pun produksinya menurun,” ucap Said.
Untuk perusahaan berbasis bahan baku impor, kenaikan ongkos produksi bisa langsung mengganggu arus kas. Jika tidak ada penyesuaian atau dukungan, perusahaan bisa memilih merumahkan pekerja atau melakukan PHK.
“Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bahan bakunya impor, dia mengalami lonjakan ongkos produksi karena harga bahan bakunya juga melonjak,” kata Said.
Hak Buruh Perlu Segera Diamankan
Temuan ini menunjukkan ancaman PHK tidak hanya terjadi di satu sektor. Industri kertas, otomotif, sepatu, dan garmen sama-sama menghadapi tekanan dengan penyebab yang berbeda-beda.
Bagi pekerja, kepastian status kerja menjadi hal paling mendesak. Ketika perusahaan berhenti beroperasi atau pekerja dirumahkan, penghasilan keluarga langsung terdampak.
Pemerintah perlu memastikan perusahaan memenuhi hak normatif buruh. Upah, BPJS, pesangon, dan status hubungan kerja harus diselesaikan sesuai aturan jika PHK tidak bisa dihindari.
Di sisi lain, upaya penyelamatan usaha juga perlu dilakukan jika perusahaan masih mungkin beroperasi. Tanpa langkah cepat, potensi PHK ribuan buruh dari Jawa Barat hingga Jawa Timur bisa berubah menjadi masalah sosial yang lebih luas.
