IDAI Soroti Keracunan MBG, Satu Anak Bukan Sekadar Angka
AkalMerdeka.id – Keracunan MBG kembali menjadi sorotan setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr dr Piprim Basarah Yanuarso, Sp A, Subsp.Kardio(K), menilai satu anak yang sakit akibat makanan tidak boleh dipandang hanya sebagai bagian kecil dari angka penerima program.
Desakan itu disampaikan dr Piprim dalam media briefing, Jumat (11/9/2026), menyusul kasus keracunan yang kembali dialami anak-anak sekolah setelah mengonsumsi MBG. Ia menyinggung salah satu kejadian ketika sekitar 500 anak sekolah diduga mengalami keracunan.
Keracunan MBG dan Anak yang Harus Mendapat Perhatian
Dr Piprim menggambarkan situasi ketika ratusan anak harus mendapat penanganan medis setelah diduga mengalami keracunan MBG. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak bisa ditempatkan sebagai masalah kecil dalam pelaksanaan program.
“Terus terang kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dibuat sangat bersedih ya, melihat dalam satu episode saja ratusan ya, bisa sampai 500 anak-anak sekolah keracunan MBG ya, sampai kita lihat ambulans sibuk luar biasa, angkut mereka ke rumah sakit ya,” katanya.
Bagi IDAI, jumlah korban tidak semestinya membuat perhatian terhadap setiap anak menjadi berkurang. Sebab, dampak keracunan tidak berhenti pada kondisi anak yang sakit, tetapi turut dirasakan keluarga yang harus menghadapi situasi tersebut.
Dr Piprim menegaskan, satu kasus saja sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan evaluasi. Ia menolak cara pandang yang menempatkan korban sebagai persentase kecil dibandingkan jumlah keseluruhan anak penerima MBG.
“Bagi kami, satu saja anak yang sakit, satu saja anak keracunan, itu tidak bisa ditoleransi, karena bagi orang lain mungkin satu anak itu hanya sekedar angka, bahkan ada yang bilang 0,00 sekian persen katanya, dari sekian juta anak. Tapi bagi keluarganya, tidak ada anak itu berupa angka ya, anak keracunan itu bagi keluarganya adalah segala-galanya,” ujarnya.
Kondisi Anak Disebut Bisa Berdampak Serius
Perhatian IDAI juga tertuju pada kondisi kesehatan anak setelah mengalami keracunan. Dr Piprim mencontohkan seorang anak yang disebut sebelumnya memiliki prestasi di sekolah, termasuk sebagai Wakil Ketua OSIS, kemudian mengalami kemunduran drastis dalam kesehatan setelah diduga berkaitan dengan konsumsi MBG.
“Bahkan ada juga yang kita lihat di media sosial, anak yang tadinya cerdas, Wakil Ketua OSIS, kemudian mengalami kemunduran drastis dari kesehatannya ya, akibat diduga memang setelah makan MBG tadi ya,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan alasan IDAI menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dari program MBG, bukan sekadar pelengkap setelah makanan memenuhi unsur gizi. Makanan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan anak tetap harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi.
Menurut dr Piprim, IDAI sejak awal telah mengingatkan mengenai pentingnya food safety atau keamanan pangan dalam program MBG. Ia menilai keamanan makanan tidak dapat hanya mengandalkan langkah seperti meminta guru mencicipi makanan sebelum disajikan kepada siswa.
IDAI Minta Keamanan Pangan MBG Tidak Bisa Ditawar
Dalam pandangan IDAI, tujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak akan kehilangan manfaat apabila pelaksanaannya mengabaikan standar keamanan pangan. Karena itu, setiap kejadian keracunan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
“Niatnya mulia memberi makan, memberi gizi pada anak-anak, tapi ketika pelaksanaannya abai terhadap food safety atau standar keamanan pangan, maka yang didapat bisa suatu fatalitas ya dengan korbannya anak-anak,” tuturnya.
IDAI juga sebelumnya mengusulkan agar penyediaan MBG dilakukan melalui kantin sekolah. Konsep tersebut dinilai memungkinkan makanan tetap hangat ketika diberikan kepada anak sekaligus membuka ruang agar makanan dapat disajikan sesuai pilihan anak.
Dalam usulan tersebut, perhatian juga diarahkan kepada anak-anak di wilayah 3T. Artinya, pembahasan mengenai penyediaan makanan tidak hanya menyangkut menu, tetapi juga bagaimana makanan sampai kepada anak dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi.
Selain memperketat standar keamanan pangan, dr Piprim meminta edukasi mengenai keamanan pangan dan pertolongan pertama pada kasus keracunan diberikan kepada guru maupun anak-anak. Langkah tersebut diperlukan sebagai mitigasi ketika terjadi persoalan di lapangan.
Bagi IDAI, berulangnya kasus keracunan MBG menjadi alasan agar aspek keselamatan anak mendapat perhatian lebih besar dalam pelaksanaan program. Tujuan memberikan gizi tidak boleh dipisahkan dari kewajiban memastikan makanan yang diberikan tidak justru menimbulkan risiko bagi penerimanya.
Dr Piprim pun menyampaikan permintaan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban keracunan dalam pelaksanaan MBG maupun dari makanan lainnya. “Kami dari IDAI menyuruhkan stop keracunan makanan pada MBG, maupun makanan-makanan lain, stop keracunan. Sudah cukup lah. Enough is enough. Tidak boleh ada lagi korban yang jatuh keracunan karena MBG ini,” pungkasnya.
