Ganjar Bantah Narasi Politik di Balik Aksi Tolak MBG, Minta Kritik Dijawab dengan Data
AkalMerdeka.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons tudingan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang mengaitkan sejumlah tokoh dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024 dengan aksi mahasiswa penolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ganjar menilai pelabelan politik terhadap kelompok kritis justru menggeser perhatian dari substansi persoalan yang sedang diperdebatkan.
Menurut Ganjar, kritik terhadap kebijakan pemerintah semestinya dijawab dengan argumentasi, data, dan kebijakan yang jelas, bukan dengan mempertanyakan afiliasi politik pihak yang menyampaikan kritik.
Ganjar: Kritik Harus Dijawab dengan Data
Ganjar menegaskan bahwa mengaitkan aktivis atau warga yang kritis dengan kelompok politik tertentu merupakan cara yang tidak menyentuh inti persoalan.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar.
Ia menilai setiap kritik yang muncul dalam ruang publik seharusnya dijawab secara terbuka dan rasional.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” ujarnya.
Hak Mengkritik Bagian dari Demokrasi
Ganjar menegaskan bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, keberadaan kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan.
“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” katanya.
Ganjar juga mengingatkan bahwa seseorang tidak kehilangan hak untuk bersikap kritis hanya karena pernah mendukung tokoh politik tertentu atau memiliki kedekatan dengan kelompok tertentu.
“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” ujarnya.
Respons terhadap Tudingan BEM Bersatu
Pernyataan Ganjar muncul setelah Aliansi BEM Bersatu menyampaikan dugaan adanya keterlibatan aktor politik praktis di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyebut pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka perlu dicermati publik.
“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu,” kata Rahmat dalam konferensi pers, Selasa (16/6/2026).
BEM Bersatu kemudian mengaitkan Tiyo dengan sejumlah nama yang disebut memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam tim pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024.
Rahmat juga menyinggung kehadiran politisi PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi serta rencana partisipasi Tiyo dalam sebuah dialog kebangsaan yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis terhadap pemerintah.
Perdebatan Bergeser dari MBG ke Identitas Politik
Polemik ini menunjukkan bagaimana perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi hanya membahas substansi kebijakan, tetapi juga bergeser ke isu identitas dan afiliasi politik pihak-pihak yang terlibat.
Di satu sisi, muncul dugaan mengenai keterlibatan jaringan politik dalam aksi mahasiswa. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa kritik terhadap kebijakan publik tetap harus dinilai berdasarkan isi dan argumentasinya.
Ganjar menilai pertanyaan mengenai afiliasi politik sering kali digunakan untuk melemahkan kritik yang disampaikan masyarakat.
“Pertanyaan tentang afiliasi politik sering kali bukan upaya mencari kebenaran, melainkan cara untuk mendelegitimasi kritik,” kata dia.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat tanpa harus mengaitkannya dengan loyalitas politik tertentu.
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” tuturnya.
Ganjar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pergantian kekuasaan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi pemerintah harus tetap dijaga.
“Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” ujarnya.
