BGN Libatkan Kantin Sekolah untuk MBG, Solusi Efisiensi atau Sekadar Ubah Skema?
AkalMerdeka.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan kantin sekolah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Gagasan yang diusung Kepala BGN Nanik S. Deyang itu dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan program tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.
Rencana tersebut menandai kemungkinan perubahan penting dalam tata kelola MBG yang selama ini mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum sebagai pusat distribusi makanan bagi siswa.
Kantin Sekolah Disiapkan Jadi Mitra MBG
Nanik S. Deyang menjelaskan skema ini terutama ditujukan bagi daerah terpencil dengan jumlah siswa yang relatif sedikit. Dalam kondisi seperti itu, pembangunan dapur MBG dinilai tidak selalu menjadi pilihan yang efektif.
“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).
Melalui skema tersebut, kantin sekolah nantinya dapat mengambil peran dalam penyediaan menu MBG sehingga distribusi makanan lebih dekat dengan penerima manfaat.
BGN menilai pendekatan ini dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini cukup panjang, terutama di wilayah dengan akses logistik yang terbatas.
Efisiensi Jadi Alasan Utama
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan, menilai pelibatan kantin sekolah merupakan opsi yang layak dipertimbangkan di tengah berbagai kritik terhadap program MBG.
Menurutnya, persoalan ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, hingga efektivitas distribusi menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui model pelaksanaan yang lebih sederhana.
“Ya itu skema yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih, karena saya lihat program MBG ini kan mendapatkan kritik yang tajam dari berbagai aspek,” kata Dedy.
Ia menilai pemerintah tidak harus selalu membangun infrastruktur baru jika fasilitas yang sudah tersedia di sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan pendekatan tersebut, program berpotensi berjalan lebih cepat sekaligus mengurangi kebutuhan investasi pembangunan dapur di lokasi yang jumlah penerima manfaatnya terbatas.
Peluang Menghemat Anggaran Negara
Salah satu argumen yang menguat dalam wacana ini adalah potensi penghematan anggaran. Selama ini, besarnya dana yang dialokasikan untuk MBG kerap menjadi bahan diskusi publik.
Dedy menilai kolaborasi dengan kantin sekolah dapat menekan biaya operasional, terutama di wilayah yang membutuhkan biaya logistik tinggi.
“Yang dikritik terhadap program MBG ini kan anggaran yang terlalu besar dari awal. Rp 300 triliun lebih itu sangat spektakuler dan sangat besar sekali,” ujarnya.
Jika memanfaatkan fasilitas yang telah ada, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan pembangunan sarana baru tanpa mengurangi target layanan kepada siswa.
Dari sisi ekonomi lokal, keterlibatan kantin sekolah juga membuka peluang partisipasi pelaku usaha kecil yang selama ini sudah beroperasi di lingkungan pendidikan.
Bisa Jadi Proyek Percontohan Nasional
Dedy melihat wilayah 3T dapat menjadi laboratorium kebijakan sebelum skema tersebut diterapkan lebih luas. Jika hasilnya efektif, model serupa berpotensi digunakan di daerah lain.
Menurutnya, hampir seluruh sekolah di Indonesia memiliki kantin yang dapat diberdayakan sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
“Ketika berhasil di 3T, saya yakin di sekolah-sekolah lain yang di luar 3T itu bisa juga berjalan,” ujarnya.
Pendekatan ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk tidak terpaku pada satu model pelaksanaan. Setiap daerah dapat mengembangkan mekanisme yang lebih sesuai dengan kondisi lokal selama tetap memenuhi standar program.
Pengawasan Tetap Jadi Kunci
Meski mendukung gagasan tersebut, Dedy mengingatkan bahwa perubahan skema tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan MBG. Pemerintah tetap harus memastikan kualitas makanan dan standar gizi yang diterima siswa.
“Yang harus dipastikan adalah dimonitoring dan diawasi sampai betul ke siswa penerima manfaat,” tegasnya.
Selain pengawasan, evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas program. Data penerima manfaat juga harus diperbarui agar bantuan benar-benar menyasar siswa yang membutuhkan.
Dedy turut mendorong keterlibatan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Menurutnya, pendekatan yang terlalu terpusat berisiko mengabaikan kebutuhan riil di lapangan.
Karena itu, perdebatan mengenai kantin sekolah dan dapur MBG bukan sekadar soal perubahan teknis. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat gizi yang optimal bagi anak-anak Indonesia.
