Polemik Anggaran BGN: Tablet Rp17 Juta dan Kaos Kaki Rp6,9 Miliar

akalmerdeka.id — Badan Gizi Nasional (BGN) memicu kontroversi besar setelah terungkapnya pengadaan tablet operasional seharga Rp17,9 juta per unit yang dinilai tidak rasional dan melampaui harga pasar.

Anggaran senilai Rp508,4 miliar untuk perangkat Samsung Galaxy Tab Active 5 ini menuai kecaman karena harga pasarannya hanya berkisar Rp8 jutaan. Ketidakwajaran ini memicu kecurigaan publik terhadap integritas pengelolaan dana negara dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada April 2026.

“Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli motor dan komputer karena fokus utama seharusnya ke makanan,” tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pernyataan resminya.

Penolakan dari Kementerian Keuangan tersebut menjadi bukti bahwa sejak awal terdapat ambisi belanja fasilitas yang mengabaikan skala prioritas pemenuhan gizi rakyat. Namun, belanja operasional tetap berjalan dengan rincian yang mencengangkan, termasuk pengadaan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar.

Anomali Harga dan Pemborosan Kolektif

Pengadaan kaos kaki tersebut dipatok dengan harga fantastis Rp100 ribu per pasang untuk 17.000 unit yang akan dibagikan kepada petugas lapangan. Selain itu, belanja pakaian dinas, sepatu, dan aksesoris lainnya menyedot anggaran negara hingga mencapai angka Rp622,3 miliar.

Fenomena ini mencerminkan adanya patologi birokrasi yang lebih mengedepankan atribut formalitas daripada substansi pemberian nutrisi kepada anak sekolah. Masyarakat kini mempertanyakan transparansi vendor-vendor yang terlibat dalam pengadaan dengan selisih harga mencapai hampir 100 persen tersebut.

Celah Korupsi dalam Monitor Pengawas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya celah korupsi yang sangat nyata dalam pengadaan tablet dengan anggaran yang dinilai tidak wajar tersebut. DPR RI pun menjadwalkan pemanggilan terhadap pimpinan BGN untuk meminta penjelasan mengenai akuntabilitas penggunaan dana operasional yang membengkak.

“EO Rp113 Miliar dibutuhkan karena BGN baru berdiri, belum punya SDM internal,” dalih Kepala BGN, Dadan Hindayana, menanggapi kritik penggunaan jasa pihak ketiga.

Transformasi digital dalam program gizi memang diperlukan, namun tidak boleh menjadi pintu masuk bagi inefisiensi anggaran yang sistemik. Publik kini menunggu tindakan tegas dari lembaga pengawas agar anggaran makan gratis tidak habis hanya untuk membiayai kemewahan fasilitas para pengelolanya. ***