B50 Mulai 1 Juli, RI Klaim Hemat Devisa Rp 157 Triliun

AkalMerdeka.id – B50 mulai 1 Juli 2026 akan diterapkan secara nasional sebagai bahan bakar solar dengan campuran 50 persen biodiesel dan 50 persen solar fosil. Pemerintah mengklaim program ini bisa menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun pada 2026.

Kebijakan tersebut disiapkan di tengah dinamika harga BBM dan tekanan impor energi. Pemerintah menilai B50 menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap solar impor.

B50 Mulai 1 Juli 2026 Berlaku Nasional

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan implementasi B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Dengan penggunaan biodiesel yang lebih besar, kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri juga diharapkan berkurang.

“Melalui implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.

B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya, mulai dari B20, B30, hingga B40. Bedanya, kandungan biodiesel dalam B50 naik menjadi 50 persen, sehingga porsi bahan bakar nabati dalam solar semakin besar.

Biodiesel dapat diproduksi dari berbagai sumber minyak nabati, termasuk kelapa sawit, jarak, dan biji kapuk. Di Indonesia, program biodiesel selama ini banyak ditopang oleh pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku utama.

Kurangi Impor Solar dan Perkuat Energi Dalam Negeri

Pemerintah menempatkan B50 sebagai bagian dari strategi kemandirian energi. Tingginya kebutuhan impor solar selama ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia dan perubahan pasokan global.

Dwi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia lebih mandiri secara bertahap dalam memenuhi kebutuhan energi. Program seperti B50 dipakai untuk menekan impor dan memperbesar pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

“Yang diharapkan Presiden adalah Indonesia bisa mandiri secara bertahap, baik untuk kebutuhan bensin maupun solar. Karena itu dilakukan upaya pengurangan impor melalui program-program seperti B50,” kata Dwi.

Manfaat ekonomi B50 tidak hanya dihitung dari penghematan devisa. Pemerintah juga memproyeksikan program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberi nilai tambah bagi rantai pasok bahan baku nabati.

Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan produksi, distribusi, dan kualitas bahan bakar. Jika rantai pasok tidak stabil, implementasi B50 bisa menghadapi gangguan di tingkat penyaluran.

Tantangan B50 Ada di Mesin dan Distribusi

Peningkatan kadar biodiesel membuat B50 memiliki karakteristik berbeda dibanding solar biasa. Viskositas bahan bakar menjadi lebih tinggi, sehingga dapat memengaruhi pola injeksi pada mesin diesel.

Nilai energi B50 juga sedikit lebih rendah dibanding solar fosil murni. Dampaknya, konsumsi bahan bakar berpotensi naik, meski tidak selalu signifikan pada semua jenis kendaraan.

Tantangan lain ada pada penyimpanan dan distribusi. Kandungan biodiesel yang lebih tinggi membuat bahan bakar lebih sensitif terhadap kontaminasi air dan mikroorganisme jika infrastruktur tidak dijaga dengan baik.

Kendaraan diesel berusia tua juga perlu mendapat perhatian. Beberapa komponen seperti seal, gasket, dan filter bahan bakar bisa membutuhkan penyesuaian agar tetap optimal menggunakan B50.

Karena itu, penerapan B50 mulai 1 Juli 2026 bukan sekadar mengganti komposisi bahan bakar. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kesiapan kilang, tangki penyimpanan, SPBU, pelaku distribusi, dan respons pengguna kendaraan diesel.

Di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif, B50 menjadi uji penting bagi arah kebijakan energi Indonesia. Jika berjalan lancar, program ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam mengurangi impor solar dan membangun ketahanan energi berbasis sumber daya dalam negeri.