AS Sanksi Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel dan Keluarganya, Tekanan Trump Meningkat
AkalMerdeka.id – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel beserta sejumlah anggota keluarganya pada Kamis (4/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan terhadap kepemimpinan Kuba melalui pembekuan aset dan pembatasan transaksi ekonomi.
Sanksi tersebut tidak hanya menyasar Diaz-Canel, tetapi juga sejumlah individu, lembaga pemerintah, dan entitas bisnis yang dinilai memiliki hubungan dengan pemerintahan Kuba. Kebijakan ini menambah panjang daftar pembatasan yang diterapkan Washington terhadap negara kepulauan tersebut.
AS Masukkan Presiden Kuba dan Keluarganya ke Daftar Sanksi
Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menjadi salah satu target utama dalam paket sanksi terbaru.
Selain Diaz-Canel, AS juga menjatuhkan sanksi kepada istrinya, Lis Cuesta Peraza, serta anak tirinya, Manuel Anido Cuesta. Meski Cuesta Peraza tidak memegang jabatan resmi sebagai ibu negara, namanya tetap masuk dalam daftar individu yang dikenai pembatasan.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan properti dan rekening bank yang berada dalam yurisdiksi AS. Individu maupun perusahaan asing yang melakukan transaksi atau memberikan layanan kepada pihak yang terkena sanksi juga berisiko menghadapi tindakan serupa.
Putra Raul Castro hingga Lembaga Pemerintah Kuba Ikut Disasar
Paket sanksi terbaru juga menyasar Alejandro Castro Espin, putra mantan Presiden Kuba Raul Castro. Putranya, Raul Alejandro Castro Calis, turut dimasukkan ke dalam daftar hitam pemerintah AS.
Tidak hanya individu, sejumlah lembaga pemerintah Kuba juga menjadi target.
Di antaranya:
- Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba (MINFAR).
- Institut Persahabatan dengan Rakyat Kuba (ICAP).
- Komite Pertahanan Revolusi (CDR) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Kuba.
Washington juga memberikan sanksi kepada Minera la Victoria SA, perusahaan tambang emas patungan yang melibatkan entitas pemerintah Kuba dan perusahaan asal Australia.
Alasan AS Menjatuhkan Sanksi
Pemerintah AS menyatakan sanksi tersebut ditujukan kepada pihak yang dianggap mendukung aktivitas yang dinilai mengancam kepentingan keamanan Washington.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menuduh pemerintah Kuba berperan dalam penyebaran gerakan revolusioner yang menurutnya bersifat radikal.
“Kami menyasar jaringan yang memungkinkan dan mendanai operasi subversif serta radikal Kuba,” ujar Rubio, dikutip dari The Guardian.
Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tujuan kebijakan tersebut bukan untuk mempercepat runtuhnya pemerintahan Kuba.
“Kami hanya ingin mereka menjadi negara yang dikelola dengan baik,” kata Trump, dikutip dari CBS News.
Pemerintahan Trump memilih pendekatan yang lebih keras dibanding upaya normalisasi hubungan yang pernah ditempuh pada periode sebelumnya.
Bagi Kuba, sanksi baru ini berpotensi mempersempit ruang gerak ekonomi dan diplomatik sejumlah individu maupun institusi yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah.
Hubungan AS-Kuba Kembali Memanas
Ketegangan antara Washington dan Havana bukanlah hal baru. Hubungan kedua negara telah diwarnai konflik politik, ekonomi, dan ideologi selama beberapa dekade.
Paket sanksi terbaru menunjukkan bahwa isu Kuba kembali menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri AS. Di sisi lain, pemerintah Kuba memandang langkah tersebut sebagai bentuk tekanan yang terus memperburuk hubungan bilateral.
Presiden Miguel Diaz-Canel merespons kebijakan tersebut melalui media sosial.
“Kuba akan melawan agresivitas dan kejahatan pemerintahan Amerika,” tulis Diaz-Canel di platform X, dikutip dari CNA.
Pernyataan itu menandakan bahwa perseteruan diplomatik antara kedua negara masih jauh dari kata selesai. Dengan sanksi baru yang menyasar pemimpin negara hingga institusi pemerintah, hubungan AS-Kuba berpotensi kembali memasuki fase ketegangan yang lebih tinggi.
