Zohran Mamdani Tolak Kenaikan Gaji Rp766 Juta per Tahun
AkalMerdeka.id – Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kenaikan gaji sebesar 18,2 persen yang telah disetujui Dewan Kota New York pada Kamis, 16 Juli 2026. Keputusan itu diambil ketika 62 persen warga kota tersebut belum memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi biaya hidup riil.
Dewan Kota menyetujui kenaikan gaji pejabat terpilih melalui pemungutan suara 42 berbanding 6. Gaji tahunan wali kota semula sebesar 258.750 dolar AS dan akan naik menjadi 305.800 dolar AS.
Dengan kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, penghasilan Mamdani seharusnya meningkat dari sekitar Rp4,22 miliar menjadi Rp4,98 miliar per tahun. Selisih 47.050 dolar AS itu setara sekitar Rp766,9 juta.
“Saya tidak akan menerima kenaikan gaji,” kata Mamdani dalam konferensi pers.
“Saya belum pernah mengetuk pintu rumah warga New York lalu mendengar mereka mengatakan bahwa masalah mereka adalah wali kota dibayar terlalu kecil,” lanjut politikus berusia 34 tahun tersebut.
Zohran Mamdani Tolak Kenaikan Gaji di Tengah Biaya Hidup Tinggi
Penolakan itu muncul di tengah tekanan ekonomi yang dialami jutaan warga New York. Laporan NYC True Cost of Living Measure mencatat sekitar 5,04 juta orang atau 62 persen penduduk belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup secara layak.
Ukuran tersebut tidak hanya menghitung pendapatan berdasarkan garis kemiskinan federal. Pemerintah kota memasukkan biaya perumahan, makanan, kesehatan, transportasi, pengasuhan anak, pajak, kebutuhan dasar, dan tabungan minimum.
Data itu juga mengidentifikasi sekitar 3,58 juta orang sebagai kelompok missing middle. Penghasilan mereka berada di atas garis kemiskinan, tetapi belum cukup untuk mencapai keamanan ekonomi dan sering kali terlalu tinggi untuk memenuhi syarat menerima bantuan sosial.
Keluarga median yang memiliki anak diperkirakan membutuhkan 159.197 dolar AS per tahun untuk memenuhi biaya hidup riil. Sumber daya ekonomi yang tersedia rata-rata hanya sekitar 124.007 dolar AS sehingga terdapat kesenjangan lebih dari 35.000 dolar AS setiap tahun.
Selaras dengan Agenda Perumahan Terjangkau
Zohran Mamdani tolak kenaikan gaji pada hari yang sama ketika pemerintahannya meluncurkan Rental Ripoff Report. Paket tersebut berisi 23 langkah untuk memperkuat perlindungan penyewa, menindak pelanggaran hunian, dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik pemilik properti yang merugikan warga.
Pemerintahannya juga menjalankan strategi Block by Block yang menargetkan pembangunan 200.000 rumah terjangkau baru dan mempertahankan keterjangkauan 200.000 rumah lainnya selama 10 tahun.
Rencana itu didukung investasi modal sebesar 22 miliar dolar AS selama lima tahun. Program tersebut mencakup pembangunan hunian, perbaikan rumah publik, pembenahan aturan zonasi, serta penguatan pengawasan terhadap pemilik bangunan yang lalai.
Penghematan Kecil, Pesan Politik Besar
Secara fiskal, penolakan tambahan Rp766,9 juta per tahun tidak banyak memengaruhi anggaran Pemerintah Kota New York. Nilai kebijakan tersebut terletak pada upaya menjaga kesesuaian antara pernyataan politik dan keputusan pribadi wali kota.
Mamdani selama ini menempatkan keterjangkauan biaya hidup sebagai agenda utama pemerintahannya. Menerima kenaikan gaji ketika jutaan warga kesulitan membayar sewa, makanan, kesehatan, dan pengasuhan anak berisiko bertentangan dengan pesan tersebut.
Keputusan Zohran Mamdani menolak kenaikan gaji tidak dengan sendirinya menyelesaikan krisis biaya hidup New York. Ukuran sebenarnya tetap berada pada kemampuan pemerintah kota menambah hunian terjangkau, menekan beban penyewa, dan membuat pendapatan warga cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
