Bocoran Kabar Baik PPPK Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo
AkalMerdeka.id – Kabar baik PPPK disebut akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Bocoran itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Guru dan Tenaga Kependidikan Ratna Purwakesi setelah bertemu pimpinan DPR dan Menteri Sekretaris Negara.
Ratna mengatakan ada sinyal dari Istana bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan guru. Ia berharap kebijakan tersebut juga mencakup PPPK paruh waktu, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“Menurut Pak Sufmi, Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan dalam penyelesaian masalah guru. Ini akan menjadi kabar yang menggembirakan,” kata Sekretaris Jenderal DPP GTKN, Ratna Purwakesi, Senin, 13 Juli 2026.
Informasi itu diperoleh setelah pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sinyal tersebut disebut semakin kuat setelah forum diskusi mengenai penyelesaian persoalan PPPK digelar di Gedung DPR pada 9 Juli 2026.
Kabar Baik PPPK Belum Menjadi Keputusan Resmi
Meski disambut sebagai sinyal positif, isi kebijakan yang akan disampaikan Presiden belum diketahui. Kanal resmi Istana, Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara juga belum mengumumkan perubahan status maupun skema penggajian baru untuk PPPK paruh waktu.
Jadwal pidato pada 16 Agustus 2026 juga masih perlu menunggu pengumuman resmi. Pada 2025, pidato kenegaraan dan penyampaian RUU APBN 2026 dilaksanakan pada 15 Agustus, menyesuaikan agenda kenegaraan dan kalender DPR.
Artinya, informasi dari GTKN saat ini masih berupa bocoran dan harapan berdasarkan komunikasi dengan pejabat negara. Pernyataan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final bahwa seluruh aspirasi PPPK akan dikabulkan.
Lima Aspirasi PPPK Disampaikan kepada DPR
Dalam forum diskusi di DPR, GTKN menyampaikan lima persoalan utama yang diharapkan masuk dalam kebijakan pemerintah:
- Kejelasan status tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
- Perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
- Peluang PPPK beralih menjadi PNS dan memperoleh jenjang karier yang lebih jelas.
- Penyelesaian masalah tunjangan profesi guru agama Islam dan inpassing.
- Penggajian PPPK dari sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis melalui APBN.
Perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi salah satu tuntutan terbesar. Skema paruh waktu sebelumnya dibuat untuk menata tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi 2024 tetapi tidak memperoleh formasi penuh waktu.
Pengangkatannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran masing-masing instansi. Faktor anggaran itu membuat perubahan status tidak dapat dilakukan secara serentak tanpa keputusan pemerintah mengenai formasi dan sumber pembiayaan.
Usulan agar gaji ditanggung APBN dapat mengurangi ketergantungan pada kemampuan keuangan pemerintah daerah. Namun, kebijakan tersebut juga membutuhkan perhitungan belanja pegawai, jumlah PPPK yang ditanggung, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ratna meminta PPPK paruh waktu terus mengawal aspirasi tersebut sampai pemerintah menyampaikan keputusan resmi. Pidato kenegaraan Presiden kini dinantikan bukan hanya oleh guru, tetapi juga tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan tenaga teknis yang masih menunggu kepastian status serta penghasilan.
