Saat Anggaran MBG Dievaluasi, Mahasiswa Justru Menuntut Program Dihentikan
AkalMerdeka.id – Wacana pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul di saat mahasiswa dari berbagai kampus bersiap menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Menariknya, salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penghentian program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah evaluasi anggaran yang dilakukan pemerintah, perdebatan mengenai efektivitas dan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis kembali mengemuka. Pemerintah berbicara soal efisiensi, sementara mahasiswa mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran negara.
Menkeu Purbaya: Ikuti Keputusan Presiden
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan perubahan kebutuhan anggaran MBG.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026.
“Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengaku belum memiliki perhitungan final mengenai besaran pengurangan kebutuhan anggaran yang akan diterapkan.
Kementerian Keuangan masih menunggu hasil koordinasi dan masukan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.
“Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” ujarnya.
Pemerintah Sebut Bukan Pemangkasan Anggaran
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan anggaran untuk menghitung kebutuhan riil Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa diartikan sebagai pemangkasan anggaran, melainkan hasil evaluasi agar penggunaan dana lebih tepat sasaran.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo.
Pemerintah menilai perhitungan ulang diperlukan agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program di lapangan.
Saat ini anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 335 triliun.
Mahasiswa Turun ke Jalan, Minta MBG Dihentikan
Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek menjadwalkan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aksi bertajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut” itu disebut akan diikuti sekitar 1.500 mahasiswa lintas fakultas.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi saat ini semakin menekan masyarakat. Mereka menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum menjawab persoalan publik.
“Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan.
Lima Tuntutan Utama Demonstrasi
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan kepada pemerintah.
- Hentikan pemborosan APBN.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Hentikan militerisme di ranah sipil.
- Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Tuntutan penghentian MBG menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian karena muncul bersamaan dengan pembahasan efisiensi anggaran program tersebut di tingkat pemerintah pusat.
Perdebatan MBG Masuk Babak Baru
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa diskusi mengenai MBG tidak lagi hanya berkutat pada pelaksanaan program, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan anggaran negara.
Bagi pemerintah, evaluasi anggaran bertujuan memastikan program berjalan lebih efisien tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Sementara itu, sebagian kelompok mahasiswa memandang anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG perlu ditinjau ulang dan dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi salah satu kebijakan yang memunculkan perdebatan publik, terutama ketika kondisi fiskal dan kebutuhan belanja negara menjadi perhatian utama.
