Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Istana Tegaskan Belum Ada Pergantian Menteri

AkalMerdeka.id – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat setelah sejumlah pihak memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan besar dalam waktu dekat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa agenda pelantikan yang berlangsung pada 8 Juni 2026 bukan merupakan reshuffle kabinet, melainkan hanya pengisian dua jabatan tertentu.

Perbedaan antara spekulasi publik dan pernyataan resmi pemerintah menjadi perhatian karena isu reshuffle berkembang di tengah tekanan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga munculnya kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat negara.

Istana Pastikan Belum Ada Reshuffle Kabinet Prabowo

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur, sebelumnya memprediksi Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat program prioritas nasional, dan menjaga kepercayaan publik.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan agenda pelantikan pada Senin (8/6/2026) tidak berkaitan dengan reshuffle besar-besaran.

Pelantikan tersebut hanya mencakup dua pejabat, yakni Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

“Belum ada reshuffle,” kata Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pernyataan itu sekaligus membantah berbagai spekulasi mengenai pergantian sejumlah menteri yang ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir.

Isu Pergantian Menteri Menguat di Tengah Tekanan Ekonomi

Salah satu posisi yang paling banyak disorot dalam isu reshuffle adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Spekulasi tersebut menguat setelah nilai tukar rupiah sempat bergerak di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam situasi itu, nama ekonom Chatib Basri disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Menteri Keuangan oleh sejumlah sumber yang beredar di ruang publik.

Kabar tersebut semakin ramai setelah Chatib Basri dilaporkan pulang lebih cepat dari Amerika Serikat, tempat ia menjalani program sebagai visiting fellow di Harvard Kennedy School.

Namun hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai rencana pergantian Menteri Keuangan.

Purbaya sendiri menepis rumor tersebut dan menegaskan dirinya masih menjalankan tugas seperti biasa.

“Saya tuh orangnya enggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Jadi enggak ada (rencana mundur), isu itu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa pada 5 Juni 2026.

Kasus Hukum Ikut Memicu Spekulasi Reshuffle

Selain faktor ekonomi, isu reshuffle juga berkembang setelah posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kosong menyusul pemberhentian Silmy Karim.

Silmy saat ini tengah menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus tersebut menambah daftar faktor yang memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan evaluasi kabinet oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Meski begitu, pemerintah belum memberikan sinyal bahwa pergantian pejabat di kementerian lain akan segera dilakukan.

Rekam Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo telah melakukan 5 kali reshuffle kabinet.

Frekuensi perubahan tersebut membuat isu reshuffle selalu menjadi perhatian ketika muncul tekanan ekonomi maupun dinamika politik nasional.

Hingga 8 Juni 2026, fakta yang terkonfirmasi adalah belum ada reshuffle kabinet baru. Adapun daftar menteri yang disebut-sebut akan diganti serta nama calon penggantinya masih berada pada level prediksi dan spekulasi yang belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.