Prabowo Akui Sedih Copot Dadan Hindayana, Pernah Diberi Bintang Jasa Kini Jadi Tersangka

AkalMerdeka.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih saat harus mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala lembaga tersebut. Pengakuan itu disampaikan sehari setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan Prabowo menjadi sorotan karena Dadan bukan sekadar pejabat yang ditunjuk pemerintah. Ia merupakan sosok yang pernah mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden, hanya beberapa bulan sebelum terseret kasus hukum.

Prabowo Akui Berat Mencopot Orang yang Dipercayai

Dalam pidatonya pada acara “Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition” di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Prabowo mengungkapkan kekecewaan yang bersifat personal.

“Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara, yang sangat berat.” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan langkah yang mudah. Apalagi, para pejabat yang dicopot sebelumnya mendapat kepercayaan untuk mengelola salah satu program prioritas pemerintah.

Dari Penerima Bintang Jasa Menjadi Tersangka

Hubungan kepercayaan antara Prabowo dan pimpinan BGN terlihat jelas pada 13 Februari 2026. Saat itu, Dadan Hindayana menerima Bintang Jasa Utama, sedangkan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menerima Bintang Jasa Pratama.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan kontribusi yang dinilai bermanfaat bagi bangsa.

Namun situasi berubah drastis dalam waktu singkat. Pada 2 Juni 2026, Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dari jajaran pimpinan BGN. Sehari kemudian, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Prabowo bahkan menyinggung langsung fakta bahwa dirinya pernah memberikan penghargaan kepada para pejabat tersebut.

“Saya katakan berat bagi saya, waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat, ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat.” ujar Prabowo.

Laporan Dugaan Penyimpangan Sudah Diterima Sebelumnya

Presiden mengungkapkan bahwa keputusan pencopotan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia mengaku telah menerima berbagai laporan mengenai dugaan kejanggalan dalam pengelolaan BGN.

“Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan.” kata Prabowo.

Untuk memastikan informasi tersebut, Presiden mengaku memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta sejumlah pejabat terkait guna melakukan pendalaman.

Fakta ini menunjukkan bahwa pencopotan pimpinan BGN merupakan hasil evaluasi yang berlangsung sebelum proses hukum diumumkan ke publik.

Pesan Tegas: Tidak Ada Pengecualian

Meski mengaku sedih, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus berada di atas hubungan pribadi maupun kedekatan politik.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian.” tegasnya.

Prabowo juga menjelaskan alasan dirinya tidak ingin terlalu jauh mengomentari perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

“Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak berkomentar, nanti seolah saya memengaruhi.” ujarnya.

Ujian Besar bagi Program MBG

Kasus ini muncul ketika Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Karena itu, perkara yang menjerat pimpinan BGN tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat. Kasus ini juga menjadi ujian terhadap tata kelola program strategis nasional yang mengelola anggaran sangat besar.

Di sisi lain, respons Prabowo menunjukkan pesan politik yang jelas. Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan MBG sambil memberikan ruang penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan hingga tuntas.

Ke depan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses hukum para tersangka, tetapi juga pada langkah pemerintah memperkuat sistem pengawasan agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.