Paradoks Dapur Bersih: Nalar Kritis di Balik Keracunan Massal Surabaya
akalmerdeka.id — Tragedi keracunan massal yang menimpa 197 siswa di Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada Senin, 11 Mei 2026, menjadi tamparan keras bagi integritas manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kasus ini mengungkap anomali besar di mana ratusan pelajar dari 12 sekolah mengalami gejala pusing, mual, dan muntah hebat setelah mengonsumsi menu daging krengsengan yang dipasok oleh SPPG Tembok Dukuh.
Logika publik diuji ketika otoritas setempat menyatakan fasilitas dapur dalam kondisi higienis, namun realitas lapangan menunjukkan ratusan anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dalam peninjauannya mengonfirmasi bahwa standar kebersihan dapur SPPG Tembok Dukuh sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah.
“Tempat pengolahan, kitchen dan tempat kerja tadi kita lihat standar semua, sangat bersih,” ujar Armuji saat melakukan inspeksi mendadak pada Senin, 11 Mei 2026.
Namun, kebersihan fisik bangunan tidak menjamin keamanan pangan jika terdapat malapraktik dalam rantai dingin (cold chain) penyimpanan daging atau penggunaan bahan baku berkualitas rendah.
Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, drg. Tyas Pranadani, menengarai bahwa menu daging—yang baru pertama kali disajikan sejak SPPG beroperasi—menjadi pemicu utama gangguan kesehatan tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi telah membekukan operasional SPPG Tembok Dukuh sembari menunggu hasil uji laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLK) Surabaya.
Langkah ini sejalan dengan data nasional yang mencatat sebanyak 1.789 SPPG di seluruh Indonesia masih berada dalam status sanksi akibat persoalan higienitas hingga April 2026.
Wakil Koordinator BGN Regional Jatim, Teguh Bayu Wibowo, menyatakan bahwa penghentian sementara adalah prosedur wajib untuk menjaga akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami akan evaluasi dahulu. Kami tindaklanjuti, setelah itu kami masih tutup dulu dapur ini sementara waktu,” kata Teguh di lokasi kejadian, Senin, 11 Mei 2026.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengingatkan bahwa SOP pengawasan tidak boleh hanya terpaku pada aroma dan tampilan fisik makanan, melainkan harus menyentuh aspek mikrobiologis yang lebih dalam.
Hingga Senin sore, lima siswa masih dalam status observasi ketat sementara ratusan lainnya telah dipulangkan, meninggalkan beban evaluasi besar bagi keberlanjutan program strategis nasional ini. ***
