Paradoks Chromebook: Antara Transformasi Digital dan Skandal Saham Nadiem

akalmerdeka.id — Persidangan kasus korupsi pengadaan Chromebook mengungkap fakta mengejutkan mengenai lonjakan kepemilikan saham Nadiem Makarim di PT AKAB dari 522 juta menjadi 15 miliar lembar saham.

Jaksa Penuntut Umum membedah bagaimana kebijakan digitalisasi pendidikan melalui Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 diduga kuat dirancang secara intelektual untuk menguntungkan ekosistem bisnis tertentu.

Dugaan pengaturan spesifikasi yang sangat spesifik pada Chrome OS dinilai sebagai langkah sistematis untuk menutup celah kompetisi bagi vendor lain di luar mitra strategis terdakwa.

Ketajaman analisis jaksa menunjuk pada fakta bahwa arahan teknis Chromebook dipaksakan meskipun kajian awal Pustekom merekomendasikan sistem operasi berbasis Windows yang lebih kompatibel secara nasional.

Fakta persidangan pada 2 Maret 2026 menyoroti tindakan Nadiem yang memberikan kuasa konversi saham menjadi saham seri B hanya tiga hari sebelum melepaskan jabatannya sebagai menteri.

Langkah ini memberikan hak suara multipel 30:1, sebuah posisi tawar luar biasa dalam korporasi yang menerima investasi besar dari perusahaan teknologi global pemegang lisensi Chromebook.

“JPU semakin meyakini bahwa pengadaan di kementerian tersebut tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan riil negara, melainkan lebih condong pada kepentingan bisnis pribadi,” ungkap JPU Roy Riady pada 23 April 2026.

Intelektualitas kebijakan yang digaungkan selama ini kini diuji dalam ruang sidang sebagai potensi konflik kepentingan yang melanggar prinsip kepatutan dalam administrasi publik.

Nadiem Makarim menyerang balik dengan mempertanyakan validitas audit BPKP yang menetapkan harga wajar Rp4,3 juta per unit tanpa merujuk pada fluktuasi harga pasar riil.

Logika pembelaan Nadiem menyandarkan diri pada transformasi digital, yang menurutnya sering disalahpahami oleh kelompok yang ingin mempertahankan status quo dalam sistem pendidikan lama.

“Perkara ini bukan kasus pidana, melainkan narasi friksi antara kelompok baru yang mencari perubahan dan kelompok lama,” tegas Nadiem Makarim saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor.

Kehadiran tiga petinggi Google secara daring dari Singapura sebagai saksi meringankan menambah kerumitan prosedur hukum internasional yang sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. ***