Siklus Krisis: El Niño Godzilla 2026 dan Rapuhnya Kedaulatan Pangan
akalmerdeka.id — Prediksi munculnya fenomena El Niño “Godzilla” pada April hingga Oktober 2026 menjadi tamparan keras bagi narasi ketahanan pangan nasional yang selama ini didengungkan pemerintah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi anomali suhu Pasifik yang berpotensi memicu kekeringan ekstrem di wilayah selatan Indonesia, terutama lumbung padi Pantura Jawa.
Secara intelektual, fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan agraria kita masih sangat rentan terhadap variabel iklim yang tak terduga. Penurunan curah hujan hingga 90 persen di Jawa, Bali, dan NTT bukan sekadar masalah cuaca, melainkan ancaman struktural terhadap stabilitas ekonomi dan sosial jutaan petani.
Krisis ini diperparah dengan potensi kenaikan suhu darat sebesar 1-2 derajat Celsius di wilayah lembap yang meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan. Tanpa transformasi sistem irigasi yang revolusioner, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan impor beras setiap kali anomali El Niño menyapa.
Paradoks Iklim dan Kegagalan Mitigasi
Erma Yulihastin, Periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, memberikan peringatan pada 2 April 2026 mengenai urgensi strategi ganda menghadapi bencana ini. Sementara wilayah selatan dilanda kekeringan, wilayah timur laut seperti Sulawesi justru diprediksi menghadapi curah hujan ekstrem yang memicu risiko banjir bandang.
“Pemerintah perlu mewaspadai dampak kekeringan yang dapat mengancam lumbung pangan nasional di wilayah Pantura Jawa,” ujar Erma Yulihastin dalam pemaparannya mengenai risiko iklim 2026.
Analisis Defisit Produksi dan Realitas Lapangan
Data Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa El Niño sebelumnya pada awal 2024 telah menyebabkan defisit produksi beras hingga 2,28 juta ton. Angka ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengantisipasi fase paceklik, yang ironisnya selalu direspons dengan kebijakan impor darurat jutaan ton beras dari luar negeri.
Upaya pompanisasi dan alokasi pupuk subsidi tambahan memang penting, namun seringkali bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan degradasi lahan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya fokus pada statistik produksi, tetapi juga pada distribusi air yang adil guna mencegah konflik horisontal antar pengguna air di pedesaan.
Menghadapi “Godzilla” 2026, rasionalitas kebijakan publik diuji untuk tidak sekadar melakukan gimik politik pangan. Diperlukan langkah berani dalam diversifikasi tanaman pangan tahan kering dan audit menyeluruh terhadap infrastruktur irigasi nasional yang banyak mengalami kerusakan teknis selama dekade terakhir. ***
