Data Korban Sumatera Melonjak ke 441 Jiwa: BNPB Jelaskan Faktor Penyebab Ketimpangan Angka
akalmerdeka.id – BNPB merilis data terbaru korban banjir dan longsor di Sumatera yang mencapai 441 orang meninggal per 1 Desember 2025. Kenaikan drastis dari laporan sebelumnya, 303 jiwa, dipicu akses baru ke wilayah yang sempat terisolasi.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan pada Minggu (30/11/2025) bahwa dinamika data terjadi karena verifikasi faktual belum menyentuh seluruh wilayah. “Angka bisa berubah karena banyak wilayah baru dapat dijangkau,” ujarnya dalam laporan resmi BNPB, Senin (1/12/2025).
Secara struktural, Sumatera Utara mencatat 217 korban meninggal dan 209 hilang. Aceh melaporkan 96 korban meninggal. Sumatera Barat mencatat 129 korban, termasuk 74 dari Kabupaten Agam. Semua data ini menunjukkan pola: lokasi terpencil menghasilkan deviasi laporan signifikan.
Dalam konteks metodologi pendataan bencana, ketimpangan angka biasa muncul ketika akses terhambat infrastruktur rusak. Banyak jembatan ambruk dan jalur darat terputus. Konsekuensinya, validasi data baru dapat dilakukan setelah tim SAR mencapai lokasi dengan perahu atau helikopter.
Pemerintah pusat merespons dengan mobilisasi penuh. Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya penyisiran korban hilang, penyaluran logistik, dan pembukaan jalur darurat. Prioritas diarahkan pada stabilisasi kebutuhan dasar bagi pengungsi.
Lembaga swasta dan kemanusiaan seperti BSI Maslahat ikut memperkuat suplai makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan pada Senin (1/12). Ini menegaskan bahwa upaya kolaboratif dibutuhkan pada fase tanggap darurat.
Secara analitis, lonjakan data memperlihatkan kelemahan mitigasi di wilayah rawan longsor dan banjir. Cuaca ekstrem yang memicu bencana menunjukkan ketidaksiapan sistemik dalam mengantisipasi eskalasi risiko.
Ratusan keluarga kehilangan anggota dan ribuan rumah rusak, menandai kebutuhan intervensi jangka panjang. Selain rekonstruksi fisik, dukungan psikososial menjadi komponen penting pemulihan pascabencana.
Fenomena ketimpangan data ini menjadi argumen kuat bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem pendataan berbasis teknologi real-time agar deviasi laporan dapat diminimalkan. (*)
