Prabowo Sebut Ekonomi Tumbuh, Rakyat Miskin Bertambah
AkalMerdeka.id – Prabowo sebut ekonomi tumbuh 5 persen per tahun dalam 7 tahun terakhir, tetapi peningkatan itu dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tersebut saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Prabowo menilai ada anomali ketika ekonomi disebut terus tumbuh, tetapi angka kemiskinan bertambah dan kelas menengah justru menyusut. Ia menyebut kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem ekonomi dan tata kelola negara.
Prabowo Sebut Ekonomi Tumbuh, tapi Manfaatnya Tak Merata
Prabowo mempertanyakan logika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut mencapai 5 persen setiap tahun. Jika dihitung selama 7 tahun, kata dia, negara seharusnya bertambah kaya sekitar 30 hingga 35 persen.
“Bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35%, logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30% atau 35%,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Prabowo mengaku terkejut ketika melihat data yang menunjukkan kondisi sebaliknya. Ia menyebut penduduk miskin bertambah, sementara kelas menengah yang sebelumnya keluar dari kemiskinan justru turun.
“Kenyataannya bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masak penduduk miskin bertambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menjadi kritik langsung terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Bagi publik, angka pertumbuhan tidak otomatis berarti hidup lebih mudah jika pendapatan, harga kebutuhan, lapangan kerja, dan akses layanan dasar tidak ikut membaik.
Kemiskinan dan Kelas Menengah Jadi Sinyal Evaluasi
Prabowo menilai penurunan kelas menengah dan bertambahnya warga miskin harus dibaca sebagai peringatan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan jika hanya dinikmati kelompok kecil.
“Berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita,” tutur Prabowo.
Isu kelas menengah penting karena kelompok ini menjadi penopang konsumsi, pajak, pendidikan keluarga, dan mobilitas sosial. Ketika kelas menengah melemah, tekanan ekonomi tidak hanya terasa di rumah tangga miskin, tetapi juga pada kelompok yang sebelumnya relatif stabil.
Karena itu, Prabowo sebut ekonomi tumbuh bukan sekadar soal angka makro. Pernyataannya mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan.
Kebocoran Negara dan Agenda Antikorupsi
Dalam forum yang sama, Prabowo juga mengaitkan kesejahteraan rakyat dengan pemberantasan korupsi. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh memberi ruang bagi praktik penyimpangan.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, berbagai penyimpangan membuat terlalu banyak kekayaan negara hilang. Kekayaan itu, kata dia, seharusnya menjadi hak rakyat dan bangsa.
Pemerintah, lanjut Prabowo, telah menutup kebocoran penerimaan negara melalui sejumlah langkah. Di antaranya penertiban ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan, kebun ilegal di kawasan hutan melalui Satgas PKH, serta perbaikan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
“Saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” tegas Prabowo.
Ujian Pemerintah Setelah Kritik Terhadap Pertumbuhan
Kritik Prabowo terhadap anomali pertumbuhan ekonomi menempatkan pemerintah pada beban pembuktian yang lebih besar. Publik tidak hanya akan melihat angka pertumbuhan, tetapi juga apakah kebijakan negara mampu menekan kemiskinan, menjaga kelas menengah, dan menutup kebocoran kekayaan negara.
Dengan kata lain, Prabowo sebut ekonomi tumbuh sambil memberi sinyal bahwa ukuran keberhasilan ekonomi perlu bergeser dari angka besar di laporan makro ke dampak nyata di masyarakat. Evaluasi itu akan terasa langsung jika kebijakan antikorupsi, tata kelola SDA, dan distribusi manfaat ekonomi berjalan konsisten.
