Pelarian Ronald Dela Rosa dan Runtuhnya Marwah Konstitusi Filipina

akalmerdeka.id — Status buron internasional resmi disematkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) kepada Senator Ronald “Bato” Dela Rosa per 13 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah mantan jenderal polisi tersebut menghilang dari Gedung Senat Filipina pasca-insiden penembakan yang diduga kuat merupakan rekayasa untuk memfasilitasi pelariannya.

Dela Rosa merupakan aktor intelektual di balik kebijakan Project Double Barrel yang memicu pembunuhan massal dalam perang narkoba era Duterte. Pelariannya dari kepungan agen Biro Investigasi Nasional (NBI) di jantung parlemen mencerminkan kegagalan nalar hukum dan rendahnya kepatuhan institusi negara terhadap keadilan transnasional.

Drama pelarian ini bermula dari kemunculan provokatif Dela Rosa pada Senin lalu yang memicu kejar-kejaran di lorong gedung wakil rakyat. Meskipun berstatus tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan, ia tetap diberikan perlindungan oleh Ketua Senat Alan Peter Cayetano dengan dalih prosedur penangkapan lokal yang belum terpenuhi.

“Tidak ada upaya penghalangan terhadap keadilan,” klaim Presiden Senat Alan Cayetano pada Rabu (13/5/2026), meskipun fakta di lapangan menunjukkan hambatan nyata terhadap petugas NBI yang membawa surat perintah sah dari Den Haag.

Sikap protektif lembaga legislatif terhadap Dela Rosa memicu kritik tajam mengenai penggunaan kekuasaan untuk melindungi individu dari jangkauan hukum internasional. Ketidaksediaan Senat untuk menyerahkan anggotanya justru mempertegas adanya aliansi politik yang mengesampingkan nilai-nilai hak asasi manusia demi kepentingan kelompok tertentu.

Investigasi kepolisian kini mengarah pada dugaan bahwa sepuluh tembakan yang meletus di lantai dua Senat pada Rabu malam sengaja direncanakan. Kecurigaan menguat karena tersangka penembakan merupakan pengemudi yang bekerja di NBI, lembaga yang seharusnya menjadi eksekutor penangkapan sang senator.

“Dela Rosa memegang peran kunci dalam implementasi perang melawan narkoba, bertanggung jawab atas komando dan arahan atas polisi,” tegas Ritz Lee Santos III dari Amnesty International Filipina pada Kamis (14/5/2026).

Kegagalan penangkapan di dalam gedung pemerintah sendiri menunjukkan rapuhnya sistem penegakan hukum di bawah bayang-bayang dinasti politik Duterte. Saat ini, kepemimpinan Presiden Marcos Jr. diuji untuk membuktikan apakah Filipina masih merupakan negara hukum atau sekadar panggung drama bagi para elite yang berusaha menghindar dari pertanggungjawaban sejarah. ***