Mahasiswa Beri Ultimatum 5 Hari ke Gibran, Ini Daftar Tuntutan yang Disampaikan di Istana Wapres
Akalamerdeka.id – Sejumlah perwakilan mahasiswa yang diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden memberikan ultimatum selama 5×24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang mereka sampaikan.
Pertemuan berlangsung pada Senin (15/6/2026) setelah aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di sejumlah titik di Jakarta. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima dalam audiensi tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam.
Usai pertemuan, mahasiswa menyatakan akan menunggu respons pemerintah hingga Jumat (19/6/2026). Jika tidak ada perkembangan yang dianggap memadai, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan.
Daftar Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan dokumen memorandum yang berisi sejumlah tuntutan yang dibagi ke dalam beberapa klaster kebijakan.
Pada sektor fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan audit transparan terhadap penggunaan anggarannya.
Mereka juga mengusulkan agar efisiensi anggaran negara diarahkan untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk melalui subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dukungan biaya operasional perguruan tinggi.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program MBG sampai proses audit dilakukan secara menyeluruh.
Di bidang hukum dan demokrasi, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap pembahasan RUU Polri. Mereka juga meminta pemerintah mengakui serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Sementara pada sektor ekonomi dan energi, mahasiswa meminta pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah, mengevaluasi program-program yang dianggap membebani anggaran negara, serta menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok.
6 Tuntutan Utama yang Dibawa BEM UBK
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, menjelaskan bahwa pihaknya membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi nasional, jaminan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga BBM.
Aksi demonstrasi sendiri dipicu oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut kemudian memicu gelombang kritik yang lebih luas terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Respons Gibran dalam Audiensi
Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa berbagai program pemerintah masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dan mengatakan aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut keterangan mahasiswa, Gibran juga mencatat sejumlah poin tuntutan yang disampaikan selama audiensi berlangsung.
Khusus mengenai tuntutan penghentian sementara Program MBG, Gibran menyebut program tersebut masih dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal dan terdepan.
Mahasiswa dan Istana Berbeda Pandangan
Meski pertemuan berlangsung relatif kondusif, muncul perbedaan pandangan mengenai hasil audiensi tersebut.
Pihak mahasiswa menilai pertemuan menghasilkan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan. Mereka bahkan memberikan tenggat waktu 5×24 jam kepada pemerintah.
Namun, pihak Istana Wakil Presiden menegaskan tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menyatakan pemerintah hanya mendengarkan dan menerima aspirasi mahasiswa tanpa membuat perjanjian ataupun menyepakati batas waktu pelaksanaan tuntutan.
Karena itu, tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai tuntutan mahasiswa masih menjadi perhatian menjelang berakhirnya ultimatum yang diberikan pada 19 Juni 2026.
