Lonjakan Izin Hutan Era Zulhas Disorot: Publik Menilai Ada Korelasi dengan Banjir Sumatera

akalmerdeka.id – Banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memunculkan evaluasi kritis terhadap rekam jejak kebijakan kehutanan Indonesia. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah periode Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014. Warganet mengaitkan bencana ini dengan akumulasi izin pelepasan kawasan hutan yang meningkat secara signifikan pada periode tersebut. Kritik itu muncul bukan sebagai spekulasi emosional, tetapi sebagai respons terhadap data-data kuantitatif yang telah lama dipublikasikan.

Akun Instagram @ootd_balqishumaira77 memicu diskusi lebih luas dengan menyebut banyaknya izin pelepasan kawasan hutan sebagai faktor penyebab degradasi ekologis di Sumatera. Data Greenomics Indonesia menunjukkan bahwa pada era Zulkifli terdapat pelepasan kawasan hutan seluas 1,64 juta hektare, angka yang lebih tinggi dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Pada kurun yang sama, pemerintah menerbitkan 859 izin pemanfaatan hutan dengan luas total lebih dari 12 juta hektare. Polanya memperlihatkan lonjakan signifikan yang berpotensi mempengaruhi daya dukung lingkungan.

Salah satu keputusan paling menonjol dari periode tersebut adalah SK 673/Menhut-II/2014 yang mengubah status 1,63 juta hektare kawasan hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan. Keputusan itu kerap disebut kajian akademik sebagai bentuk legalisasi kawasan yang sebelumnya bermasalah. Ketika banjir besar membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu, publik menilai ada hubungan sebab-akibat antara kebijakan masa lalu dan kerentanan ekologis saat ini.

Sorotan internasional juga pernah mengarah kepada Zulkifli. Dalam dokumenter Years of Living Dangerously (2014), Harrison Ford mengkritik deforestasi Tesso Nilo dan menyatakan, “Hanya 18 persen hutan yang tersisa.” Wawancara itu menjadi penanda bahwa isu ini telah lama mendapat atensi global. Zulkifli dalam momen yang sama menyampaikan pemerintah tengah memperbaiki tata kelola. Namun analisis publik menilai respons itu tidak cukup untuk menahan laju deforestasi yang terjadi.

Di tengah banjir Sumatera tahun ini, diskursus publik menuntut evaluasi berbasis data, bukan sekadar reaksi spontan. Fakta bahwa banyak izin kehutanan diterbitkan dalam satu periode waktu menciptakan konteks yang relevan untuk menilai bagaimana kebijakan historis memengaruhi risiko ekologis hari ini. (*)