Kooperatif Sebagai Alasan Pencabutan Pencekalan: Logika Hukum yang Perlu Dijelaskan

akalmerdeka.id – Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Penyidik menyatakan Victor bersikap kooperatif dalam penyidikan dugaan korupsi perpajakan yang diajukan 14 November 2025.

Pernyataan ini menimbulkan diskusi logis tentang standar pencekalan dalam sistem hukum Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pencabutan didasarkan pada penilaian penyidik. “Penyidik menganggap kooperatif. Sudah memberikan informasi-informasi,” ujar Anang.

Namun, penjelasan itu belum menunjukkan indikator objektif dari apa yang dimaksud dengan kooperatif.

Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Secara analitis, hal ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan kebijakan pencegahan ke luar negeri. Jika parameter kooperatif digunakan, maka logika hukum menuntut parameter tersebut berlaku merata.

Anang menegaskan pencekalan sejak awal hanya langkah antisipatif. Ia menyebut proses penyidikan tetap profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan mana pun. “Itu kewenangan penyidik,” katanya.

Pernyataan ini menegaskan adanya ruang subjektivitas yang perlu dijelaskan untuk menghindari salah tafsir publik.

Kasus dugaan pengecilan kewajiban pajak perusahaan membawa dimensi kebijakan publik yang lebih luas. Korupsi perpajakan menyentuh struktur fiskal negara, sehingga setiap keputusan hukum membutuhkan landasan argumentatif yang kuat agar tidak menurunkan kepercayaan publik pada sistem.

Kejagung juga mengonfirmasi pencabutan sejak Minggu (30/11/2025). “Benar telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” ujar Anang. Namun, tanpa pemaparan standar, publik kesulitan menilai apakah keputusan itu murni pertimbangan prosedural atau memiliki implikasi administratif lain.

Dalam kerangka rasionalitas hukum, pencekalan merupakan instrumen untuk memastikan kehadiran saksi. Jika instrumen itu dicabut di tengah penyidikan, penyidik perlu menunjukkan probabilitas risiko yang semakin kecil atau kontrol yang semakin kuat.
Publik membutuhkan penjelasan yang komprehensif agar keputusan ini tidak menjadi preseden yang membingungkan. Konsistensi adalah fondasi integritas hukum. (*)