Kompor Listrik Masuk RAPBN 2027, Bahlil Siapkan Rp815 Miliar Kurangi Impor LPG
AkalMerdeka.id – Program kompor listrik kembali masuk agenda pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk pengadaan kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih sangat tinggi.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kementerian ESDM bersama Komisi XII DPR RI. Pemerintah menilai diversifikasi energi rumah tangga menjadi langkah penting untuk menekan beban impor dan subsidi LPG yang terus membesar setiap tahun.
Kompor Listrik Jadi Alternatif untuk Kurangi Impor LPG
Bahlil menjelaskan sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat negara harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk menjaga pasokan energi rumah tangga.
“Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar,” ujar Bahlil.
Menurutnya, biaya impor LPG saat ini mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun. Angka itu bahkan bisa melampaui Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.
Selain impor, pemerintah juga masih menanggung subsidi LPG yang nilainya telah menembus lebih dari Rp80 triliun setiap tahun.
Kenapa Pemerintah Kembali Mendorong Kompor Listrik?
Ketergantungan tinggi terhadap LPG impor membuat sektor energi rumah tangga rentan terhadap gejolak harga energi global dan perubahan nilai tukar rupiah.
Semakin besar impor LPG, semakin besar pula tekanan terhadap devisa negara. Karena itu, pemerintah mulai mencari sumber energi alternatif yang dapat dipenuhi dari pasokan dalam negeri.
Kompor listrik menjadi salah satu opsi karena memanfaatkan pasokan listrik nasional yang terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi kebijakan, langkah ini juga sejalan dengan strategi diversifikasi energi untuk mengurangi dominasi satu jenis bahan bakar pada sektor rumah tangga.
Jika penggunaan kompor listrik meningkat secara bertahap, pemerintah berharap kebutuhan LPG impor dapat ditekan sehingga beban subsidi dan pengeluaran devisa ikut berkurang.
Sasar Rumah Tangga dengan Daya di Bawah 900 VA
Bahlil mengatakan program kompor listrik masih dalam tahap pembahasan sehingga jumlah unit yang akan dibagikan belum ditetapkan.
Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan konsep awal berupa kompor listrik yang dapat digunakan pada rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena sebagian masyarakat di daerah masih menggunakan kapasitas listrik yang relatif terbatas.
“Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” kata Bahlil.
Tantangan Program Kompor Listrik
Program kompor listrik bukan hanya soal pengadaan perangkat. Keberhasilannya juga akan bergantung pada kesiapan jaringan listrik, kebiasaan masyarakat, serta biaya operasional yang harus ditanggung pengguna.
Pengalaman program konversi energi sebelumnya menunjukkan perubahan perilaku konsumsi energi rumah tangga membutuhkan waktu dan dukungan infrastruktur yang memadai.
Karena itu, usulan anggaran kompor listrik dalam RAPBN 2027 dapat menjadi langkah awal pemerintah untuk menguji efektivitas diversifikasi energi rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor dalam jangka panjang.
