Geopolitik Timur Tengah dan Volatilitas Harga Minyak Mentah Global

akalmerdeka.id — Dinamika militer di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz telah memicu volatilitas ekstrem pada harga minyak mentah dunia, menciptakan tantangan serius bagi stabilitas ekonomi makro global.

Hingga perdagangan 3 Maret 2026 pukul 14:50 WIB, pasar energi internasional mencatatkan pergerakan harga yang sangat agresif. Harga minyak mentah jenis Brent berada pada rentang US$73,95 hingga US$78,83 per barel, naik hingga 4 persen. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) mencatatkan lonjakan ke angka US$81,05 per barel. Secara rasional, kenaikan ini merupakan konsekuensi langsung dari hilangnya kepastian pasokan akibat blokade di jalur maritim yang menyalurkan sekitar 20 persen kebutuhan minyak bumi dunia setiap harinya.

Logika Konflik: Dari Ketegangan Nuklir ke Blokade Maritim

Secara kronologis, ketegangan ini bermula dari kegagalan negosiasi nuklir antara AS dan Iran yang mencapai puncaknya pada Februari 2026. Serangan udara ke Teheran yang mengakibatkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran menjadi pemicu bagi IRGC untuk melancarkan operasi ofensif di perairan strategis. Penutupan Selat Hormuz pada 1 Maret 2026 adalah instrumen geopolitik paling efektif sekaligus paling merusak yang digunakan Iran untuk menekan koalisi AS-Israel. Keputusan Qatar untuk menghentikan pengiriman LNG ke Eropa semakin memperparah krisis energi global.

PBB secara resmi memberikan catatan kritis atas situasi ini pada 3 Maret 2026. Dalam pernyataannya, PBB menyoroti betapa rentannya negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil terhadap gejolak politik di satu kawasan. Kenaikan harga minyak mentah sebesar 7 hingga 12 persen secara tahunan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjaga stabilitas energi global saat terjadi konflik bersenjata di wilayah produsen utama.

Konsekuensi Ekonomi Domestik dan Mitigasi Fiskal

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak mentah dunia merupakan beban ganda. Di satu sisi, kenaikan ini memaksa penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi di dalam negeri, seperti Pertamax yang naik menjadi Rp12.300 per liter pada awal Maret. Di sisi lain, pembengkakan subsidi energi membayangi kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika harga minyak tetap di atas level asumsi makro, maka tekanan inflasi akan semakin sulit untuk dikendalikan tanpa kebijakan fiskal yang sangat disiplin.

Direktur CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menganalisis bahwa risiko terbesar saat ini adalah durasi konflik.

“Konflik berlanjut, harga tembus US$100 jika Hormuz terganggu,” jelas Faisal pada 28 Februari 2026. Tanpa adanya deeskalasi diplomatik segera, pasar akan terus merespons dengan spekulasi tinggi. Kejernihan nalar dalam merancang kebijakan energi cadangan menjadi kunci bagi pemerintah Indonesia agar tidak terjebak dalam krisis yang dipicu oleh konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. ***