Dualisme May Day 2026: Antara Konsesi Politik dan Kritik Kooptasi Buruh

akalmerdeka.id — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 memperlihatkan dualisme gerakan yang mencolok antara konsesi politik di Monas dan resistensi di depan Gedung DPR. Sementara ratusan ribu buruh merayakan perolehan regulasi baru bersama Presiden Prabowo Subianto, kelompok sipil lainnya justru memperingatkan adanya gejala kooptasi gerakan buruh oleh kekuasaan.

Keterbelahan ini bermula dari pergeseran mendadak strategi KSPI dan Partai Buruh yang membatalkan unjuk rasa di parlemen setelah melakukan dialog tertutup dengan Presiden selama 90 menit pada akhir April. Langkah tersebut menghasilkan sejumlah kebijakan populis, namun di sisi lain memicu kritik mengenai hilangnya fungsi kontrol serikat buruh terhadap jalannya pemerintahan.

Ketua KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa aksi mandiri di depan DPR merupakan respon terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai cenderung otoritarian. Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Gebrak ini memandang perayaan di Monas tak lebih dari sekadar seremoni yang syarat dengan narasi kekuasaan untuk meredam daya kritis massa.

“Perayaan May Day yang diselenggarakan di Monas menurut kami syarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan,” ujar Ketua KASBI Sunarno dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Presiden Prabowo memang memberikan paket kebijakan progresif, termasuk Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memotong jatah aplikator ojol hingga di bawah 10 persen. Namun, bagi para intelektual perburuhan, janji percepatan RUU Ketenagakerjaan harus dikawal ketat agar tidak menjadi instrumen hukum yang hanya memberikan kepastian bagi investasi namun mengabaikan perlindungan fundamental pekerja.

“Masalah kita bukan pada visi Presiden, melainkan pada pelaksanaan. Ego sektoral, koordinasi kementerian lemah, kebijakan jadi macan kertas,” ungkap Sidarta dari FSP LEM SPSI, Jumat (1/5/2026).

Fenomena May Day tahun ini menjadi catatan penting dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia yang kini tengah diuji konsistensinya. Di satu sisi, ruang dialog terbuka lebar melalui kehadiran langsung Presiden, namun di sisi lain, independensi gerakan buruh terancam melemah jika hanya bergantung pada pemberian atau konsesi dari atas panggung kekuasaan. ***