Analisis Rehabilitasi Eks Direksi ASDP: Kajian DPR, Dasar KUHAP, dan Rasionalitas Keputusan Presiden

akalmerdeka.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat rehabilitasi bagi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, serta dua mantan direksi, M. Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, merupakan langkah yang memiliki landasan hukum dan proses kajian institusional.

Informasi mengenai rehabilitasi ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2025). “Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” kata Dasco.

Dasco menjelaskan bahwa proses menuju keputusan ini tidak terjadi tiba-tiba. Dimulai dari aduan masyarakat yang mempertanyakan logika putusan pengadilan, DPR kemudian menugaskan Komisi Hukum melakukan penelaahan yang bersifat evaluatif terhadap perkara akuisisi saham PT Jembatan Nusantara.

“Menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, kami kemudian meminta Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara,” ujar Dasco (25/11/2025). Kajian ini dianggap sebagai basis awal, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa hasil kajian DPR menjadi bagian dari bahan pertimbangan resmi pemerintah. “Surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran menggunakan hak rehabilitasi kemudian dibicarakan dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan,” katanya pada hari yang sama. Presiden menandatangani surat rehabilitasi pada Selasa sore, menandakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil proses deliberatif.

Dalam perkara yang melatarinya, pengadilan menjatuhkan vonis berbeda kepada ketiganya: 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta bagi Ira Puspadewi, serta empat tahun penjara dan denda Rp250 juta masing-masing bagi Yusuf Hadi dan Harry Caksono. Vonis tersebut memicu pembahasan mendalam terkait Pasal 1 angka 23 KUHAP dan Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang mengatur hak rehabilitasi, khususnya ketika terdapat indikasi bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan sesuai kaidah.

Secara rasional, rehabilitasi merupakan mekanisme pemulihan status hukum seseorang ketika proses peradilan dinilai tidak tepat. Dengan demikian, keputusan Presiden berada dalam kerangka normatif yang jelas. Langkah ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memastikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Dalam konteks ini, keputusan Presiden tidak berdiri sebagai kebijakan politik semata, tetapi sebagai respons terhadap analisis berbasis fakta yang disusun oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, rehabilitasi ini dapat dipahami sebagai koreksi sistemik yang diperlukan dalam rangka menjaga kredibilitas penegakan hukum. (*)