Pidato Presiden Prabowo Belum Singgung Nasib PPPK, 20 Ribu Guru Siapkan Aksi
AkalMerdeka.id – Pidato Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 RI menuai kekecewaan dari Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) karena persoalan PPPK Paruh Waktu menuju Penuh Waktu dinilai belum mendapat kejelasan. Sekitar 20 ribu anggota GTKN disebut siap bergerak ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepastian status tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP GTKN Ratna Purwakesi mengatakan pihaknya tetap menghormati pidato dan arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo. Namun, organisasi tersebut mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai masa depan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PPPK Paruh Waktu.
Pidato Presiden Belum Beri Kejelasan PPPK
Ratna menilai persoalan PPPK, khususnya status PPPK Paruh Waktu menuju Penuh Waktu, bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian. Menurut dia, kepastian status berkaitan langsung dengan masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan status. Ini menyangkut kepastian masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara,” kata Ratna kepada JPNN, Jumat (14/8/2026).
Kekecewaan tersebut muncul ketika pemerintah tengah membawa agenda pembangunan pendidikan yang mencakup infrastruktur dan fasilitas. Bagi GTKN, pembangunan fisik perlu berjalan bersama dengan perhatian terhadap tenaga pendidik yang menjadi bagian utama penyelenggaraan pendidikan.
Ratna menegaskan sekolah, laboratorium, dan fasilitas pendidikan memang penting, tetapi kesejahteraan serta kepastian status guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian penting dari pembangunan pendidikan.
20 Ribu Guru Siap Bergerak ke Jakarta
GTKN menyatakan sekitar 20 ribu anggota siap bergerak ke Jakarta apabila tuntutan mengenai kepastian PPPK Paruh Waktu tidak memperoleh jawaban yang jelas dari pemerintah.
Rencana tersebut disebut akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. GTKN juga menyiapkan tenda serta perbekalan untuk aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari di depan Istana Negara dan atau DPR RI.
Besarnya jumlah anggota yang disiapkan untuk aksi menunjukkan persoalan status PPPK Paruh Waktu telah menjadi perhatian serius di kalangan guru dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Namun, GTKN menegaskan aksi itu bukan ditujukan untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah. Organisasi tersebut menyatakan ingin mendapatkan ruang dialog agar tuntutan mengenai masa depan PPPK dapat memperoleh kepastian.
GTKN Minta PPPK Paruh Waktu Tak Tanpa Batas
GTKN menilai status PPPK Paruh Waktu tidak seharusnya berlangsung tanpa batas waktu. Kepastian mengenai kemungkinan perubahan status menjadi penuh waktu menjadi tuntutan yang ingin mereka dengarkan langsung dari pemerintah.
“Bangunan pendidikan boleh berdiri kokoh, tetapi pendidikan tidak akan berdiri tegak tanpa guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan kepastian,” tegas Ratna.
Karena itu, GTKN menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah. Organisasi tersebut berharap persoalan PPPK dapat dibahas melalui komunikasi langsung, sebelum aksi menjadi pilihan untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk mencari kepastian,” ucap Ratna.
Ratna kembali menegaskan tuntutan utama GTKN adalah kepastian bagi PPPK Paruh Waktu. “PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. Sudah waktunya pengabdian dibayar dengan kepastian,” tegasnya.
