Israel Takut Pakta Nuklir AS-Saudi Picu Perlombaan Senjata

AkalMerdeka.id – Pakta nuklir AS-Saudi memicu kekhawatiran tajam di kalangan tokoh politik Israel setelah Washington dan Riyadh menandatangani kerja sama nuklir sipil pada Rabu, 22 Juli 2026.

Kesepakatan itu membuka jalan bagi Arab Saudi membangun reaktor dengan teknologi Amerika Serikat. Isu pengayaan uranium kemudian memunculkan kekhawatiran baru terhadap keseimbangan keamanan Timur Tengah.

Pemerintah AS menyebut Perjanjian 123 tersebut sebagai landasan hukum untuk kemitraan nuklir damai selama puluhan tahun. Dokumen ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, lalu diajukan kepada Kongres untuk ditinjau.

Pakta Nuklir AS-Saudi Picu Kekhawatiran Israel

Kritik paling keras datang dari mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman. Ia menilai program nuklir sipil Saudi dapat berkembang ke arah militer dan mendorong negara-negara lain mengejar kemampuan serupa.

“Program nuklir sipil Arab Saudi akan berakhir dengan senjata nuklir dan menyebabkan perlombaan senjata gila-gilaan di seluruh Timur Tengah,” kata mantan Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman.

Lieberman mendesak Israel menyatakan penolakan secara terbuka dan melobi Kongres AS untuk menghentikan kesepakatan. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett juga menilai pengayaan uranium di wilayah Saudi berisiko memicu perlombaan nuklir regional.

Benny Gantz menyoroti kesepakatan yang tidak ditempatkan dalam kerangka aliansi kawasan dan normalisasi hubungan Saudi-Israel. Menurut mantan menteri pertahanan itu, masuknya kemampuan nuklir sipil tanpa pengaturan keamanan regional tidak menguntungkan kepentingan jangka panjang Israel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama menteri pertahanan dan menteri luar negeri Israel belum memberikan komentar terbuka ketika kritik tersebut muncul.

Tekanan politik justru datang dari kelompok oposisi yang menilai pemerintah kehilangan kesempatan memakai normalisasi hubungan dengan Riyadh sebagai alat tawar keamanan.

Pengayaan Uranium Menjadi Titik Rawan

Pengayaan uranium dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar reaktor. Namun, teknologi dan infrastrukturnya juga dapat menjadi jalur menuju produksi bahan berkadar tinggi untuk senjata nuklir.

Risiko tidak otomatis lahir dari program sipil. Kepemilikan fasilitas pengayaan tetap dapat memperpendek jarak teknis jika suatu negara mengubah tujuan programnya pada masa mendatang.

Reuters melaporkan perjanjian tersebut memungkinkan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium dan pengolahan ulang limbah nuklir. Kedua aktivitas itu tidak dilarang dalam dokumen yang dilaporkan telah disepakati.

Kesepakatan itu tidak otomatis mewajibkan AS menyerahkan teknologi pengayaan kepada Riyadh. Tahap awal masih mencakup studi kelayakan, sedangkan pembangunan fasilitas nuklir dapat memerlukan waktu bertahun-tahun.

Perdebatan membesar karena perjanjian itu tidak mencantumkan Protokol Tambahan IAEA. Mekanisme tersebut memberi badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa akses verifikasi lebih luas, termasuk inspeksi ke lokasi yang tidak diumumkan.

Arab Saudi telah berada di bawah pengamanan reguler IAEA untuk fasilitas yang dilaporkan. Tingkat pengawasan tersebut tidak seluas kewenangan yang tersedia melalui Protokol Tambahan.

IAEA menyatakan belum menerima permintaan resmi dari Washington dan Riyadh untuk menjalankan verifikasi tambahan terkait kesepakatan. Badan itu menyatakan siap bekerja sama setelah mekanisme pengawasan diajukan secara formal.

Kesepakatan Belum Otomatis Berlaku

Pakta nuklir AS-Saudi masih harus melewati peninjauan Kongres selama 90 hari sidang. Kongres dapat menolak atau meminta perubahan terhadap kesepakatan sebelum berlaku.

Sehari setelah pengumuman, Presiden AS Donald Trump menyatakan kesepakatan hanya akan berlaku jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords dan menormalisasi hubungan dengan Israel.

Trump juga menyebut tidak akan ada pengayaan material. Pernyataan itu berbeda dengan laporan mengenai studi kelayakan pengayaan uranium sehingga rincian teknis dan pelaksanaannya masih menyisakan pertanyaan.

Bagi Israel, persoalannya bukan sekadar apakah Arab Saudi akan segera membuat senjata nuklir. Kekhawatiran utamanya terletak pada preseden pemberian akses terhadap kemampuan sensitif tanpa pembatasan seketat kesepakatan AS dengan Uni Emirat Arab pada 2009.

Uni Emirat Arab saat itu setuju melepaskan hak pengayaan uranium dan pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas. Pembatasan serupa tidak tercantum dalam pakta AS dengan Arab Saudi yang dilaporkan saat ini.

Jika pengembangan kemampuan tersebut berjalan tanpa pengawasan tambahan dan jaminan keamanan kawasan yang jelas, negara lain dapat terdorong membangun kapasitas serupa. Program energi sipil pun berpotensi mengubah kalkulasi keamanan Timur Tengah jauh sebelum satu senjata nuklir diproduksi.