14 Gubernur Jakarta dari Masa ke Masa hingga Pramono Anung
AkalMerdeka.id – Gubernur Jakarta dari masa ke masa mencerminkan perubahan ibu kota dari kota pascakemerdekaan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan transportasi nasional. Sebanyak 14 tokoh berbeda tercatat pernah memimpin Jakarta sebagai gubernur definitif sejak Soemarno Sosroatmodjo pada 1960 hingga Pramono Anung yang menjabat untuk periode 2025–2030.
Jumlah tersebut menghitung setiap tokoh satu kali. Soemarno Sosroatmodjo tetap dihitung sebagai satu gubernur meski pernah memimpin Jakarta dalam dua periode yang terpisah.
Pramono Anung dilantik bersama Wakil Gubernur Rano Karno oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Keduanya menggantikan pemerintahan transisi yang sebelumnya dipimpin Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi.
Daftar Gubernur Jakarta dari Masa ke Masa
Sebelum 1960, pemimpin tertinggi Jakarta masih menggunakan sebutan wali kota. Perubahan terjadi ketika status Jakarta naik menjadi daerah tingkat I dan kepala daerahnya berpangkat gubernur pada masa Soemarno Sosroatmodjo.
| No. | Nama | Periode | Jejak Kepemimpinan |
|---|---|---|---|
| 1 | Soemarno Sosroatmodjo | 1960–1964 dan 1965–1966 | Gubernur pertama Jakarta setelah status kepala daerah berubah dari wali kota menjadi gubernur. Pemerintahannya berfokus pada kesehatan, kebersihan lingkungan, perumahan, dan persiapan Jakarta sebagai kota metropolitan. |
| 2 | Henk Ngantung | 1964–1965 | Seniman yang sebelumnya menjadi wakil gubernur. Ia membawa visi kebudayaan dalam pembangunan kota, tetapi masa jabatannya berakhir di tengah gejolak politik nasional. |
| 3 | Ali Sadikin | 1966–1977 | Dikenal sebagai Bang Ali dan menjadi salah satu tokoh terpenting dalam modernisasi Jakarta. Pada masanya berkembang Taman Ismail Marzuki, kawasan Ancol, fasilitas kesehatan, transportasi, serta sarana hiburan warga. |
| 4 | Tjokropranolo | 1977–1982 | Mantan ajudan Jenderal Sudirman yang melanjutkan pembangunan Jakarta setelah era Ali Sadikin. Masa pemerintahannya menghadapi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan angkutan umum yang semakin besar. |
| 5 | R. Soeprapto | 1982–1987 | Memimpin ketika kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi Jakarta terus meluas ke wilayah penyangga. |
| 6 | Wiyogo Atmodarminto | 1987–1992 | Dikenal melalui semboyan Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa atau BMW. Kebersihan, ketertiban, dan kedisiplinan kota menjadi bagian penting pemerintahannya. |
| 7 | Surjadi Soedirdja | 1992–1997 | Melanjutkan penataan lalu lintas, kebersihan, dan pelayanan kota ketika kepadatan kendaraan serta penduduk Jakarta meningkat. |
| 8 | Sutiyoso | 1997–2007 | Memimpin dalam dua periode yang melintasi krisis ekonomi dan awal Reformasi. Warisan yang paling dikenal adalah pengoperasian TransJakarta sebagai sistem bus rapid transit pada 2004. |
| 9 | Fauzi Bowo | 2007–2012 | Mantan wakil gubernur yang kemudian terpilih melalui pilkada. Pemerintahannya menangani persoalan banjir, kemacetan, dan pembangunan jalan layang non-tol. |
| 10 | Joko Widodo | 2012–2014 | Membawa gaya blusukan dari Solo ke Jakarta. Program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat menjadi kebijakan utamanya sebelum ia mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Presiden RI. |
| 11 | Basuki Tjahaja Purnama | 2014–2017 | Menggantikan Joko Widodo dan melanjutkan masa jabatan 2012–2017. Pemerintahannya dikenal melalui pembenahan birokrasi, lelang jabatan, pembangunan rumah susun, serta penataan sungai. |
| 12 | Djarot Saiful Hidayat | 2017 | Dilantik sebagai gubernur untuk menyelesaikan sisa masa jabatan setelah Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi menjalankan tugas. Masa pemerintahannya berlangsung singkat hingga Oktober 2017. |
| 13 | Anies Baswedan | 2017–2022 | Memimpin bersama Sandiaga Uno dan kemudian Ahmad Riza Patria. Periode ini mencakup pembangunan Jakarta International Stadium, revitalisasi kawasan Kota Tua, integrasi transportasi, dan penanganan pandemi Covid-19. |
| 14 | Pramono Anung | 2025–sekarang | Mantan Sekretaris Kabinet yang terpilih bersama Rano Karno untuk periode 2025–2030. Karena pemerintahannya masih berjalan, jejak kebijakan dan hasil pembangunan belum dapat dinilai sebagai warisan akhir. |
Arsip Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat Soemarno menjabat pada 1960–1964 dan kembali pada 1965–1966. Henk Ngantung mengisi periode di antara kedua masa jabatan itu, sedangkan Ali Sadikin memimpin selama 11 tahun sejak 1966.
Masa Transisi Jakarta Dipimpin Penjabat Gubernur
Daftar 14 gubernur definitif tersebut tidak memasukkan pejabat sementara, pelaksana harian, atau penjabat gubernur. Mereka menjalankan kewenangan kepala daerah untuk mengisi kekosongan, tetapi tidak memperoleh jabatan melalui proses yang sama dengan gubernur definitif.
Saefullah, misalnya, menjadi pelaksana harian selama masa peralihan singkat pada Oktober 2017 sebelum Anies Baswedan dilantik. Ia tidak dihitung sebagai gubernur definitif.
Setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022, Heru Budi Hartono dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2022. Penunjukan dilakukan karena pilkada berikutnya baru diselenggarakan serentak pada 2024.
Heru menjalankan pemerintahan hingga Oktober 2024. Posisi tersebut kemudian dilanjutkan Teguh Setyabudi sampai Pramono Anung dan Rano Karno dilantik pada 20 Februari 2025.
Pemisahan antara gubernur definitif dan penjabat penting untuk mencegah kesalahan penghitungan. Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi pernah memegang kewenangan gubernur, tetapi keduanya tidak masuk dalam urutan 14 tokoh gubernur definitif Jakarta.
Perjalanan Gubernur Jakarta dari masa ke masa juga memperlihatkan perubahan cara kepala daerah memperoleh mandat. Pemimpin awal ditunjuk pemerintah pusat, sedangkan pemilihan melalui suara warga mulai menjadi bagian utama politik Jakarta pada era Reformasi.
Setiap periode membawa tantangan yang berbeda. Ali Sadikin menghadapi keterbatasan fasilitas dasar, Sutiyoso membangun transportasi massal berbasis bus, sementara pemerintahan setelahnya berhadapan dengan banjir, kemacetan, hunian, kesenjangan sosial, polusi, dan kebutuhan integrasi transportasi.
Pramono Anung kini memimpin Jakarta ketika kota ini memasuki perubahan status dan bersiap menghadapi berkurangnya fungsi sebagai pusat pemerintahan nasional. Tantangannya bukan hanya mempertahankan kegiatan ekonomi, tetapi juga memastikan layanan publik dan pembangunan tetap relevan bagi warga setelah perpindahan ibu kota.
