Ribuan Buruh Terancam PHK, 2 Pabrik Jepang Lirik Vietnam

AkalMerdeka.id – Ribuan buruh di sektor komponen otomotif berpotensi terdampak PHK setelah 2 perusahaan asal Jepang disebut mempertimbangkan relokasi produksi dari Indonesia ke Vietnam. Informasi itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal pada Minggu (21/6/2026).

Said Iqbal menyebut 2 perusahaan tersebut berada di Jawa Timur, tepatnya di wilayah Pasuruan dan Mojokerto. Ia belum membuka nama perusahaan, tetapi menyebut inisialnya sebagai PT J dan PT S.

2 Pabrik Jepang Disebut Lirik Vietnam

Said Iqbal mengatakan informasi awal itu ia terima saat berada di Jawa Timur. Menurutnya, kedua perusahaan tersebut bergerak di sektor komponen otomotif dan memiliki jumlah pekerja besar.

“Informasi awal waktu saya ke Jawa Timur, dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Komponen otomotif itu bisa ribuan karyawannya yang akan terdampak PHK,” kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan, rencana pemindahan aktivitas produksi itu berkaitan dengan perubahan strategi prinsipal di Jepang. Perusahaan disebut ingin fokus pada pengembangan komponen untuk kendaraan listrik.

“Karena situasi perang yang tidak menentu, membuat prinsipalnya yang di Jepang akan memindahkan ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya,” ujar Said.

Menurut Said, pengembangan kendaraan listrik itu diarahkan ke Vietnam. Ia menyebut perusahaan menilai Vietnam lebih menarik untuk produksi komponen mobil listrik.

“Mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” katanya.

Ribuan Buruh Berpotensi Terdampak PHK

Said menegaskan, kabar tersebut masih berupa informasi awal. Ia juga menyebut kedua perusahaan tidak sepenuhnya meninggalkan Indonesia.

Meski begitu, potensi relokasi sebagian produksi tetap dinilai serius karena bisa berdampak langsung pada ribuan pekerja, ribuan buruh terancam dampak PHK masal. Said meminta serikat pekerja melakukan komunikasi dengan perusahaan terkait.

Ia juga meminta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI berdiskusi dengan manajemen perusahaan. Langkah itu dimaksudkan untuk mengamankan hak pekerja jika rencana relokasi berlanjut.

Said mengatakan pihaknya akan membawa informasi tersebut ke pemerintah pusat. Ia menyebut laporan juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama serikat buruh minta bernegosiasi dahulu dengan perusahaan,” kata Said.

Menurutnya, negosiasi diperlukan untuk mencari cara agar prinsipal Jepang tidak memindahkan produksi ke Vietnam.

GIIAM Sebut Ini Alarm bagi Pemerintah

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor, Rachmat Basuki, membenarkan adanya isu relokasi tersebut. Ia menyebut relokasi perusahaan membutuhkan perhitungan matang.

Rachmat tidak menyebut nama perusahaan yang dimaksud. Namun, ia mengatakan perusahaan tersebut berkaitan dengan produksi wiring harness untuk memasok industri otomotif.

“Kalau perusahaan tersebut benar-benar relokasi artinya di Vietnam sangat menguntungkan dibanding dengan Indonesia, dan ini merupakan alarm untuk pemerintah agar kebijakan dan iklim usaha bisa diperbaiki,” ujar Rachmat.

Menurut Rachmat, gejala yang terjadi di industri otomotif mirip dengan tekanan yang sebelumnya muncul di sektor tekstil dan elektronik. Vietnam dinilai semakin agresif menarik investasi manufaktur.

Ia menyebut industri otomotif Vietnam mulai menggeliat, terutama di tengah perubahan arah industri global menuju kendaraan listrik.

Daya Saing Industri Otomotif Jadi Kunci

Isu relokasi 2 pabrik komponen otomotif Jepang ini memperlihatkan tekanan baru bagi industri manufaktur Indonesia. Persaingan investasi di kawasan Asia Tenggara semakin ketat.

Bagi pemerintah, persoalannya bukan hanya menjaga hubungan industrial di tingkat pabrik. Kebijakan kendaraan listrik, biaya produksi, kepastian usaha, dan produktivitas juga menjadi faktor penting.

Jika rencana relokasi benar terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan. Ribuan buruh dan rantai pasok lokal di sekitar pabrik juga berisiko terkena imbas.

Karena itu, mitigasi perlu dilakukan sebelum keputusan bisnis benar-benar diambil. Negosiasi pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja menjadi langkah awal untuk mencegah PHK massal.

Hingga kini, nama resmi perusahaan belum diumumkan. Status relokasi juga masih disebut sebagai informasi awal yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari perusahaan dan pemerintah.