BEM SI Beri Ultimatum 18 Hari, Ancam Reformasi Jilid II Jika Rupiah Tak Membaik

Jakarta, AkalMerdeka.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah menyentuh Rp 18.000 per dolar AS. Jika tidak ada perbaikan yang dinilai signifikan, mahasiswa mengancam menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II“.

Ancaman tersebut langsung mendapat respons dari sejumlah pejabat tinggi negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sikap masing-masing terkait tuntutan dan rencana aksi mahasiswa.

BEM SI Beri Tenggat 18 Hari untuk Perbaikan Ekonomi

Ultimatum itu disampaikan dalam rangkaian aksi mahasiswa yang menyoroti kondisi ekonomi nasional dan pelemahan rupiah. BEM SI menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Ketua BEM UNS Kailani Rizqi Pratama menjelaskan angka 18 hari dipilih sebagai simbol yang merujuk pada nilai tukar rupiah yang disebut berada di level Rp 18.000.

“Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp 18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,” kata Kailani dalam aksi mahasiswa.

Mahasiswa juga menyatakan akan meningkatkan tekanan jika tuntutan tersebut tidak direspons. Salah satu opsi yang disampaikan adalah aksi penyegelan kantor Kementerian Keuangan.

Ancaman Reformasi Jilid II Jadi Sorotan

Istilah “Reformasi Jilid II” menjadi bagian yang paling menyita perhatian dalam ultimatum BEM SI. Narasi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa ingin mendorong perubahan yang lebih luas jika persoalan ekonomi dinilai tidak ditangani secara memadai.

Meski demikian, hingga saat ini BEM SI masih menempatkan ultimatum 18 hari sebagai tahap awal sebelum menentukan langkah lanjutan.

Dari sisi gerakan mahasiswa, penggunaan istilah Reformasi Jilid II juga menjadi upaya untuk menegaskan bahwa isu ekonomi tidak hanya berdampak pada angka-angka makro, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kapolri Minta Aksi Tetap Tertib

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons rencana aksi tersebut dengan mengimbau mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi secara tertib.

Menurutnya, Polri siap mengawal berbagai kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung aman dan kondusif.

“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menegaskan kepolisian berkomitmen menjaga agar seluruh aktivitas penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum.

BIN Ajak Semua Pihak Jaga Persatuan

Respons juga datang dari Kepala BIN Herindra. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah munculnya berbagai tuntutan publik terkait kondisi ekonomi.

“Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” ujar Herindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan agar semua pihak menghindari langkah-langkah yang dapat merugikan kepentingan bersama.

“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” imbuhnya.

Istana Terima Aspirasi, Tapi Ingatkan Ekonomi Tidak Bisa Instan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menerima tuntutan mahasiswa sebagai masukan dan bahan evaluasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan tidak selalu dapat dicapai dalam tenggat waktu tertentu.

“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” ujar Prasetyo.

Terkait ultimatum 18 hari, Prasetyo menegaskan bahwa tidak semua target ekonomi bisa dicapai berdasarkan batas waktu yang ditetapkan oleh pihak tertentu.

“Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu,” tegasnya.

Meski begitu, pemerintah mengaku menangkap pesan utama dari tuntutan mahasiswa, yakni dorongan agar upaya perbaikan ekonomi terus dipercepat.

Kenapa Isu Rupiah Bisa Memicu Tekanan Sosial?

Pelemahan nilai tukar rupiah kerap menjadi isu yang sensitif karena berhubungan langsung dengan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

Bagi masyarakat, pergerakan rupiah sering dipandang sebagai salah satu indikator kesehatan ekonomi. Ketika nilai tukar melemah, kekhawatiran terhadap kenaikan biaya hidup, harga barang impor, dan aktivitas usaha biasanya ikut meningkat.

Karena itu, tuntutan BEM SI tidak hanya berbicara soal angka kurs, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.

Dengan tenggat waktu yang telah diumumkan, perhatian kini tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons tuntutan tersebut serta kemungkinan eskalasi aksi mahasiswa dalam beberapa pekan ke depan.