Said Iqbal Dilantik Jadi Penasihat Presiden, Era Baru Representasi Buruh di Istana Dimulai
AkalMerdeka.id – Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore di Istana Negara, Jakarta. Jabatan tersebut setingkat menteri dan menjadi salah satu posisi strategis yang secara khusus menangani isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.
Masuknya Said Iqbal ke lingkar pemerintahan dinilai menjadi babak baru hubungan antara gerakan buruh dan negara. Untuk pertama kalinya, salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia memperoleh akses langsung ke pusat pengambilan kebijakan nasional.
Said Iqbal Resmi Masuk Lingkar Istana
Said Iqbal memastikan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.
“Prinsipnya penguatan perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh,” ujar Said, Minggu (7/6/2026).
Menurut Said, pemberitahuan pelantikan diterimanya langsung dari Sekretaris Kabinet.
“Iya, jam 16.30 dilantik di Istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy,” kata Said kepada Liputan6.com, Senin (8/6/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas posisi yang akan diberikan kepada Said Iqbal.
“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam agenda pelantikan hari ini, Said Iqbal dilantik bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang.
Dari Aktivis Pabrik hingga Penasihat Presiden
Lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968, Said Iqbal memulai aktivitas serikat pekerja sejak 1992 ketika memimpin organisasi buruh di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi.
Kariernya kemudian berkembang hingga menduduki berbagai posisi penting, mulai dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Presiden KSPI, hingga Presiden Partai Buruh periode 2021–2026.
Di tingkat internasional, Said juga aktif di berbagai organisasi pekerja dunia seperti ASEAN Trade Union Council (ATUC), International Trade Union Confederation (ITUC), dan International Labour Organization (ILO).
Rekam jejak tersebut membuatnya menjadi salah satu figur buruh paling dikenal di Indonesia. Pada 2013, ia bahkan menerima penghargaan internasional The Febe Elisabeth Velasquez Award dari serikat pekerja Belanda FNV setelah menyisihkan ratusan kandidat dari berbagai negara.
Prabowo Beri Ruang Lebih Besar untuk Aspirasi Buruh
Pelantikan Said Iqbal terjadi hanya beberapa pekan setelah peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Saat itu, Said menyampaikan 11 tuntutan buruh langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, perlindungan industri nasional, reformasi perpajakan terhadap pesangon dan THR, hingga perlindungan pekerja sektor informal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penunjukan Said Iqbal merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.
“Beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai, sekali lagi, bentuk komitmen Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.
Akses Langsung ke Istana, Harapan dan Tantangan Baru
Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan membawa harapan baru bagi kalangan pekerja karena aspirasi buruh kini memiliki jalur komunikasi yang lebih dekat dengan Presiden.
Dalam jangka pendek, posisi ini dapat mempercepat penyampaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi tuntutan serikat pekerja. Buruh juga berharap isu upah, perlindungan tenaga kerja, dan reformasi regulasi mendapat perhatian lebih besar di tingkat pengambil keputusan.
Namun tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Said Iqbal kini akan diuji bukan hanya sebagai pengkritik kebijakan dari luar, tetapi sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang ikut bertanggung jawab merumuskan solusi.
Pelantikan ini juga mencatatkan preseden penting dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Keterlibatan tokoh buruh di pemerintahan semakin kuat dan menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan mulai mendapatkan ruang yang lebih besar dalam proses penyusunan kebijakan nasional.
