Dilema Restorative Justice: Mengapa Jusuf Kalla Polisikan Rismon Sianipar?

akalmerdeka.id — Pelaporan Jusuf Kalla terhadap Rismon Sianipar ke Bareskrim pada 6 April 2026 mengungkap anomali hukum serius pasca-penandatanganan kesepakatan damai dengan pihak Istana.

Konflik ini bermula dari beredarnya narasi digital yang menyebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut mendanai gerakan Roy Suryo sebesar Rp5 miliar. Tuduhan ini secara intelektual dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter yang sistematis.

Jusuf Kalla yang dikenal sebagai tokoh rekonsiliasi justru memilih jalur litigasi guna membedah kebenaran di balik klaim pendanaan tersebut. Ia menegaskan tidak ada korelasi personal maupun finansial antara dirinya dengan manuver politik Rismon.

“Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutipan Saudara Rismon Sianipar, bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan ijazah Jokowi,” ungkap Jusuf Kalla pada Minggu, 5 April 2026.

Anomali Restorative Justice dan Paradoks Sikap

Langkah hukum ini menjadi menarik karena dilakukan hanya berselang lima hari setelah Rismon menandatangani Restorative Justice (RJ) bersama Presiden Jokowi. Proses damai tersebut sebelumnya dianggap sebagai titik akhir dari polemik ijazah yang panjang.

Namun, munculnya variabel baru berupa tuduhan terhadap Jusuf Kalla mengindikasikan adanya fragmentasi dalam kelompok penekan yang selama ini mempersoalkan keabsahan akademik presiden. Perubahan posisi Rismon dari penuduh menjadi pihak yang berdamai menciptakan diskursus baru.

Sosiologi hukum melihat fenomena ini sebagai bentuk ketidakpastian dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang tidak menyentuh akar masalah. Perdamaian dengan satu pihak ternyata tidak menghapus potensi delik pidana terhadap pihak lain yang dirugikan.

Rismon yang merupakan doktor lulusan Universitas Yamaguchi Jepang kini harus menghadapi konsekuensi logis dari narasi yang ia bangun sebelumnya. Rekam jejaknya sebagai saksi ahli dalam kasus Jessica Kumala Wongso kini diuji dalam kapasitasnya sebagai terlapor.

Forensik Digital dalam Ujian Otentisitas AI

Pembelaan Rismon yang mengklaim video tersebut adalah rekayasa Artificial Intelligence (AI) menciptakan tantangan intelektual bagi penyidik Bareskrim. Sebagai ahli forensik digital, Rismon menggunakan narasi teknologi untuk mementahkan bukti yang disodorkan pelapor.

Klaim hoaks berbasis AI ini menunjukkan betapa rentannya ruang publik terhadap manipulasi informasi yang mampu mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Integritas Rismon sebagai ahli IT kini dipertaruhkan dalam pembuktian otentisitas rekaman tersebut.

“Saya pikir biarkan saja dulu, kan tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal yang disodorkan,” tegas Jahmada Girsang, Kuasa Hukum Rismon Sianipar, pada April 2026.

Logika hukum menuntut validasi saintifik terhadap setiap bukti digital guna memastikan keadilan bagi pihak yang merasa difitnah. Jika terbukti asli, maka narasi “AI-hoax” yang dibangun oleh pihak terlapor akan runtuh sebagai bentuk disinformasi teknis.

Pelaporan ini bukan sekadar urusan pencemaran nama baik, melainkan ujian terhadap rasionalitas penegakan hukum di era disrupsi informasi. Jusuf Kalla melalui laporannya menantang penggunaan label “ahli” sebagai tameng untuk menyebarkan data yang tidak terverifikasi. ***