Sawit Papua dan Logika Energi Prabowo Dipersoalkan
akalmerdeka.id — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengembangan sawit di Papua memantik perdebatan publik, terutama terkait risiko deforestasi dan validitas argumen ketahanan energi yang digunakan pemerintah.
Dalam Rapat Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara, Senin (16/12/2025), Prabowo menyebut Papua memiliki potensi lahan luas untuk sawit, tebu, dan singkong sebagai sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Kita harus berani mandiri,” ujar Prabowo, menegaskan perlunya pengembangan komoditas energi berbasis lahan.
Argumen tersebut tidak berdiri sendiri. Publik kembali mengaitkannya dengan pernyataan Prabowo pada Musrenbangnas RPJMN 2025–2029, 30 Desember 2024, ketika ia mengatakan, “Jangan takut dengan deforestasi. Kelapa sawit itu pohon.”
Bagi kalangan akademisi dan organisasi lingkungan, penyamaan sawit dengan hutan dinilai problematis. WALHI menyebut sawit tidak memiliki fungsi ekologis setara hutan alam, baik dari sisi keanekaragaman hayati maupun tata air.
Pakar kehutanan Universitas Gadjah Mada menilai narasi tersebut berisiko menyesatkan kebijakan publik. Menurutnya, perkebunan monokultur tidak dapat menggantikan kompleksitas ekosistem hutan primer, terutama di wilayah sensitif seperti Papua.
Papua sendiri menyimpan cadangan hutan primer terbesar di Indonesia. Sejumlah laporan menunjukkan ekspansi perkebunan skala besar berpotensi memicu konflik agraria, degradasi lahan basah, dan tekanan terhadap masyarakat adat.
Pendukung industri sawit menekankan aspek ekonomi dan kedaulatan energi. Asosiasi petani sawit menyatakan ekspansi dapat dilakukan secara berkelanjutan jika tunduk pada tata ruang dan regulasi lingkungan.
Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan energi nasional dan batas ekologis yang tak dapat diabaikan.***
