Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu meminta otoritas regional memberlakukan jam malam parsial di sejumlah kota besar pada Senin malam. Permintaan itu muncul setelah kerusuhan di Prancis akhir pekan lalu berubah menjadi kekerasan jalanan terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan toko dijarah dan gedung pemerintah diserang.
Lecornu menyebut jam malam itu bersifat "sebagian" dan "terlokalisasi", dengan tujuan melindungi warga, properti, dan bisnis. "Tidak mungkin memberlakukan jam malam di seluruh Paris," ujarnya, sambil menegaskan tekadnya memulihkan ketertiban umum. Menurut Reuters, ia menyatakan keadaan darurat masih bisa diumumkan bila perlu, meski jam malam parsial dinilai lebih tepat untuk saat ini.
Di Paris, jam malam berlaku di Place de la Republique dan jalan-jalan sekitar kawasan perbelanjaan Les Halles, pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat. Polisi juga melarang perkumpulan dan demonstrasi di seluruh kota sejak pukul 20.00. Lyon, Nice, dan Coulaines menerapkan aturan serupa pada Senin malam, sebagian hanya untuk anak di bawah umur. Lille dan tiga komune di dekatnya menetapkan jam malam selama dua malam, Senin dan Selasa.
Kerusuhan bermula dari demonstrasi nasional yang diikuti lebih dari setengah juta orang pada Sabtu. Mahasiswa menuntut perbaikan sistem pendidikan, sementara warga memprotes mahalnya biaya hidup dan merosotnya layanan publik. Perusuh bertopeng membakar dan menjarah, lalu menyerang balai kota serta kantor polisi di banyak kota. Gerakan "rompi kuning", yang pada 2018 hingga 2020 menggelar protes keras soal harga bahan bakar, memimpin aksi akhir pekan itu. Sebelumnya, siswa sekolah menengah berminggu-minggu memprotes kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, dan minimnya investasi pendidikan. Gerakan itu disebut sebagai protes terbesar yang digerakkan kaum muda di Prancis dalam ingatan terbaru.
Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 2.300 orang ditangkap dan hampir 1.000 aparat terluka pada Sabtu. Korban juga jatuh di pihak demonstran, termasuk seorang pengunjuk rasa yang tangannya hancur terkena granat pengendali massa polisi. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyebut lebih dari 2.330 orang ditahan sepanjang akhir pekan, 70 persen di antaranya orang dewasa. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez memperkirakan 60.000 personel penegak hukum dikerahkan hari itu, dan sekitar 350 orang ditangkap di Paris pada Minggu hingga semalam.
Nunez mengakui polisi "kehilangan kendali". "Pada Sabtu di beberapa kota besar, Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kami belum kehilangan kendali," katanya. Ia juga mengakui kurangnya antisipasi: jumlah pasukan tidak memadai untuk menghadapi kerumunan perusuh dan penjarah di pinggiran demonstrasi. Para wali kota di kota-kota terbesar menuntut pemerintah menjelaskan lemahnya persiapan itu.
Presiden Emmanuel Macron menolak tawaran pengunduran diri Nunez pada Senin pagi, menurut kantor kepresidenan Elysee. Nunez diminta tetap menjabat agar rantai komando di kepolisian dan angkatan bersenjata terjaga, menetapkan metode baru menghadapi perusuh, dan membuka kegagalan perencanaan serta intelijen yang berujung pada kekerasan.
Penjarahan berlanjut pada Minggu. Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sekitar 30 toko di ibu kota menjadi sasaran hari itu, dan menyebut situasinya "tak tertahankan".
Kerusuhan ini terjadi enam bulan sebelum pemilihan presiden Prancis berikutnya, ketika ekonomi melemah dan utang nasional melonjak. Menurut France24, gerakan rompi kuning telah menyerukan putaran baru protes pada Sabtu mendatang.
