Dilema Keamanan Kolektif: Mengapa NATO Menolak Operasi Militer di Iran?

akalmerdeka.id — Penolakan masif negara-negara anggota NATO terhadap permintaan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Operasi Epic Fury di Iran menandai pergeseran paradigma dalam aliansi trans-atlantik. Secara intelektual, ketegangan ini berakar pada perbedaan interpretasi mandat nato yang secara hukum merupakan pakta pertahanan wilayah, bukan aliansi untuk operasi ofensif global. Jerman, Prancis, dan Spanyol memimpin arus rasionalitas yang menekankan bahwa keterlibatan militer tanpa resolusi PBB hanya akan memicu eskalasi yang tak terkendali.

Kanselir Jerman Friedrich Merz melalui juru bicaranya Stefan Kornelius menegaskan bahwa mandat untuk menggerahkan kekuatan militer aliansi tidak terpenuhi dalam situasi saat ini. Posisi ini didukung oleh analisis strategis bahwa Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang sangat berisiko bagi kapal perusak modern sekalipun jika harus menghadapi rudal pesisir Iran. Tanpa tujuan strategis yang jelas dari Washington, para sekutu Eropa memilih untuk menjaga jarak dari konflik yang dipicu oleh serangan mendadak tersebut.

Rasionalitas di Balik Penolakan Jerman dan Inggris

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memberikan pernyataan yang sangat lugas mengenai posisi Berlin dalam konflik ini. Ia menegaskan bahwa Jerman tidak memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk terlibat dalam perang yang dimulai sepihak oleh Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara eksplisit menyatakan bahwa misi di Selat Hormuz tidak pernah dan tidak akan pernah dibayangkan sebagai misi resmi dari aliansi militer tersebut.

“Ini bukan perang kami, kami tidak memulainya,” tegas Boris Pistorius pada 16 Maret 2026. Senada dengan itu, Keir Starmer pada 17 Maret 2026 menyatakan, “Biar saya perjelas: itu bukan, dan tidak pernah dibayangkan, sebagai misi NATO.” Inggris lebih memilih menawarkan bantuan teknis berupa drone penyapu ranjau daripada mengirimkan kapal tempur yang dapat menyeret mereka ke dalam perang yang lebih luas di Timur Tengah.

Kritik Trump dan Masa Depan Aliansi Pertahanan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespons sikap dingin sekutunya dengan narasi frustrasi yang tajam. Melalui platform Truth Social, ia menyebut penolakan tersebut sebagai bukti bahwa NATO hanyalah “jalan satu arah” yang membebani anggaran pertahanan Amerika. Namun, bagi para diplomat Eropa, tuntutan Trump dianggap mengabaikan kedaulatan negara anggota dalam menentukan kebijakan luar negeri mereka sendiri, terutama terkait risiko ekonomi akibat lonjakan harga minyak global.

“Kami tidak lagi ‘membutuhkan’, atau menginginkan, bantuan negara-negara NATO — KAMI TIDAK PERNAH BUTUH!” tulis Trump pada 17 Maret 2026. Pernyataan ini dipandang oleh para pakar hubungan internasional sebagai ancaman terhadap stabilitas geopolitik jangka panjang. Penolakan para anggota nato untuk menjadi pion dalam strategi ofensif Amerika menunjukkan bahwa aliansi ini sedang mengalami krisis identitas mendalam di tengah berkecamuknya perang Iran.

Kejernihan nalar diplomatik saat ini lebih mendesak daripada unjuk kekuatan militer yang emosional. Kegagalan mencapai konsensus dalam aliansi menunjukkan bahwa pendekatan unilateral Amerika tidak lagi efektif dalam menggalang dukungan internasional. Masa depan keamanan global kini bergantung pada sejauh mana diplomasi mampu meredam ketegangan sebelum Selat Hormuz benar-benar menjadi kuburan bagi perdagangan dunia. ***