Anomali Kepatuhan: Mengapa 38 Ribu Wajib Pajak Gagal Ungkap Harta?

akalmerdeka.id — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menghadapi tantangan intelektual sekaligus fiskal dalam menuntaskan residu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022. Sebanyak 38.068 wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II terindikasi melakukan kalkulasi risiko rasional dengan tidak mengungkapkan harta sepenuhnya, yang memicu otoritas pajak melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan data pihak ketiga yang semakin terintegrasi.

Langkah ini dilakukan untuk mengamankan potensi pajak dari harta senilai Rp406 triliun yang masih tersembunyi di balik struktur hukum rumit. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 5 Mei 2026 menegaskan bahwa pengawasan kepatuhan material kini berfokus pada validasi data real-time untuk mengubah perilaku wajib pajak yang masih mencoba berspekulasi dengan celah sistem informasi.

Kegagalan mengungkap harta senilai Rp383 triliun oleh 35.644 wajib pajak mencerminkan adanya upaya penggunaan discretionary trust dan perusahaan cangkang di yurisdiksi suaka pajak. Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif IEF Research Institute, menilai bahwa rasio pemeriksaan pajak yang secara historis rendah memberikan rasa aman semu bagi kelompok wajib pajak kelas atas ini.

DJP kini memperkuat basis pajak baru melalui integrasi data antarinstansi dan pemanfaatan coretax system untuk mendeteksi profil aset yang tidak sinkron dengan laporan SPT. “Yang disampaikan Pak Bimo merupakan tindak lanjut atas data yang ditemukan setelah berakhirnya PPS, terkait indikasi adanya harta yang belum atau kurang diungkapkan,” ujar Direktur Penyuluhan DJP, Inge Diana Rismawanti pada 7 Mei 2026.

Fenomena kegagalan repatriasi dana luar negeri senilai Rp23 triliun mengungkap sisi lain dari kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh dinamika moneter global. Ketika suku bunga Federal Reserve melonjak di atas 5%, banyak wajib pajak memilih untuk mempertahankan aset dalam denominasi dolar AS di luar negeri daripada memulangkannya ke dalam negeri sesuai janji PPS.

Bimo Wijayanto menegaskan pada konferensi pers APBN Kita bahwa DJP tidak akan membiarkan wanprestasi komitmen ini berlalu tanpa konsekuensi hukum. “Kami melakukan penyelesaian terkait pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya,” tegas Bimo mengenai arah kebijakan penegakan hukum pajak tahun ini.

Transformasi internal DJP dengan mengonversi 4.000 Account Representative menjadi pemeriksa fungsional menjadi jawaban atas keterbatasan kapasitas audit di masa lalu. Upaya ini diharapkan mampu menjangkau setidaknya 30% dari potensi kurang ungkap, yang diproyeksikan dapat menyumbang tambahan penerimaan negara hingga Rp30 triliun guna menekan defisit APBN.

Batas waktu klarifikasi yang akan berakhir pada tahun 2027 menjadikan tahun 2026 sebagai periode krusial bagi DJP untuk melakukan penagihan secara simultan. Pemeriksaan ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan menjaga marwah keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh dan mencegah degradasi moralitas perpajakan di masa depan. ***