Rupiah Jeblok ke Rp17.600, DPR Kritik Anomali Pertumbuhan Ekonomi RI
AkalMerdeka.id — Komisi XI DPR RI mengkritik tajam kinerja Bank Indonesia menyusul runtuhnya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.600 per dolar AS di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencatatkan angka 5,61 persen dalam rapat kerja di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Parlemen menilai terjadi disonansi kebijakan moneter yang gagal mengonversi pertumbuhan sektor riil menjadi kekuatan nilai tukar.
Aspek fundamental ekonomi makro yang diklaim kuat oleh bank sentral tidak tercermin pada realitas pergerakan kurs. Kegagalan menjaga stabilitas mata uang ini dinilai sebagai kelemahan analisis proyeksi dalam mengantisipasi dinamika geopolitik.
DPR menuntut penjelasan logis atas pelemahan yang menempatkan rupiah pada salah satu titik terendah sepanjang sejarah. Kebijakan moneter BI dinilai tidak lagi memiliki daya taji yang efektif di pasar keuangan.
“Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional tercatat cukup tinggi, nilai tukar rupiah justru melemah hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar AS atau menjadi salah satu titik terendah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio, Senin (18/5/2026).
Indikator kegagalan moneter juga terlihat dari performa Indeks Harga Saham Gabungan yang merosot tajam lebih dari 20 persen. Koreksi dalam ini terjadi konsisten sejak eskalasi konflik bersenjata global pecah pada akhir Februari lalu.
Parlemen menyoroti pemulihan pasar modal Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan dengan bursa saham global lainnya. Ketika indeks luar negeri telah mencatatkan pertumbuhan positif, pasar domestik justru masih terjebak di zona kontraksi.
Ketidakmampuan memulihkan kepercayaan investor asing ini menjadi bukti runtuhnya kredibilitas kebijakan stabilisasi bank sentral. BI dianggap terlalu defensif dan berlindung di balik narasi faktor eksternal.
“Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus,” tutur Primus Yustisio, Senin (18/5/2026).
DPR mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen finansial yang telah dikerahkan bank sentral sepanjang tahun berjalan. Intervensi agresif terbukti tidak mampu membalikkan arah devaluasi dan justru menguras cadangan devisa secara masif.
Cadangan devisa nasional menyusut tajam dari US$156,5 miliar pada akhir tahun lalu menjadi US$146,2 miliar per April. Pembelian surat berharga negara dan kenaikan imbal hasil sekuritas terbukti belum mampu menjinakkan pelarian modal.
Logika kebijakan yang diambil BI kini berada di bawah pengawasan ketat parlemen demi mencegah transmisi krisis ke sektor riil. Evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kepemimpinan bank sentral mutlak diperlukan guna mengembalikan kepastian hukum ekonomi. ***
