BRICS Kuat di Atas Kertas, Tapi Masih Bergantung pada Dolar AS

AkalMerdeka.id – BRICS memasuki KTT di India pada 12–13 September 2026 dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, tetapi masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketergantungan terhadap dolar AS. Blok yang kini beranggotakan 11 negara itu mewakili hampir separuh populasi dunia, sekitar 40 persen output global, 44 persen produksi minyak dunia, dan sekitar seperempat perdagangan dunia.

Besarnya skala ekonomi tersebut membuat BRICS menjadi salah satu wadah penting bagi negara-negara Global South untuk memperkuat posisi mereka dalam ekonomi global. Namun, kekuatan itu belum sepenuhnya berubah menjadi kemampuan untuk membangun sistem perdagangan dan keuangan yang benar-benar terlepas dari dominasi Barat.

BRICS Punya Kekuatan Ekonomi Besar

Secara ekonomi, BRICS memiliki basis yang luas setelah memperluas keanggotaan. Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, dan Indonesia bergabung pada 2024, menambah bobot demografis, energi, dan ekonomi kelompok tersebut.

Analis Geostrategis Imran Khalid menyebut BRICS saat ini mewakili hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen output global. Blok tersebut juga mencakup sekitar 44 persen produksi minyak dunia serta seperempat perdagangan dunia.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi BRICS tahun ini mencapai 3,7 persen, jauh di atas pertumbuhan G7 yang diperkirakan hanya 1 persen. Perbedaan tersebut memperkuat posisi BRICS sebagai wadah yang semakin penting bagi negara-negara berkembang.

Namun, ukuran ekonomi yang besar tidak otomatis membuat BRICS memiliki daya tawar yang sama kuatnya dalam sistem keuangan global. Sebagian besar hubungan perdagangan anggotanya masih terhubung dengan dolar AS, sehingga ambisi mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tersebut menghadapi tantangan besar.

Ketergantungan Dolar Masih Menjadi Masalah BRICS

Ketergantungan tersebut terlihat dalam perkembangan Bank Pembangunan Baru atau NDB yang didirikan BRICS. Lembaga ini menjadi salah satu upaya kelompok tersebut membangun alternatif pembiayaan di luar institusi keuangan yang didominasi negara-negara Barat.

Peneliti BRICS Studies Group dari University of Sao Paulo, Octavio Oliveira dan Enzo Godinho, menilai NDB tetap penting sebagai lembaga keuangan yang bebas dari intervensi negara Barat. Namun, kapasitasnya belum dapat menyaingi kekuatan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada akhir 2024, NDB baru menyetujui pendanaan sekitar US$39 miliar atau sekitar Rp690,3 triliun. Nilai tersebut masih jauh dibandingkan komitmen Bank Dunia, sementara sebagian besar pendanaan NDB juga masih dihimpun dalam dolar AS.

Kondisi ini menunjukkan persoalan utama BRICS bukan sekadar menciptakan lembaga baru, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang mampu berfungsi dengan ketergantungan yang lebih kecil terhadap sistem keuangan yang selama ini berpusat pada dolar.

Analis Geopolitik Guy Burton menilai China dan Arab Saudi memang mendorong penggunaan mata uang alternatif. Namun, menurutnya, dominasi dolar AS belum akan menghadapi tantangan serius dalam satu dekade ke depan.

“Blok secara keseluruhan tidak beralih dari dolar; masing-masing anggota mengurangi eksposur mereka sendiri, satu hubungan pada satu waktu,” tegas Burton.

Ambisi Perdagangan Alternatif Belum Menjadi Sistem Baru

Ketergantungan terhadap dolar juga berkaitan dengan perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota. BRICS tidak dibangun sebagai satu kesatuan ekonomi dengan kebijakan perdagangan dan moneter yang seragam, sehingga setiap negara tetap memiliki ruang untuk menentukan kepentingannya sendiri.

Profesor Studi Internasional di Carleton University, Sean Burges, menilai BRICS memang tidak memiliki tujuan untuk mengambil alih seluruh fungsi tata kelola global yang selama ini dijalankan kelompok seperti G7. Fokusnya lebih diarahkan pada penyediaan jalur alternatif bagi perdagangan dan investasi.

“Prioritas yang menyatukan negara-negara BRICS sebagian besar adalah keinginan untuk menghasilkan banyak uang melalui perdagangan internasional dan untuk mengakhiri khotbah ‘Barat’ tentang di mana mereka gagal dalam hal hak asasi dan demokrasi,” paparnya.

Dengan demikian, kekuatan BRICS lebih terlihat sebagai ruang bagi negara-negara Global South untuk memperluas pilihan ekonomi daripada sebagai sistem baru yang sudah sepenuhnya menggantikan struktur keuangan Barat.

Peneliti BRICS Studies Group juga menilai keberadaan BRICS tetap penting sebagai platform bagi negara-negara Global South untuk bersuara dan bekerja sama di luar pengaruh Barat. Persoalannya, hasil yang dicapai kelompok tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi untuk membentuk perubahan besar dalam tata ekonomi dunia.

Pengaruh Energi Menjadi Modal Penting BRICS

Di tengah keterbatasan tersebut, masuknya sejumlah produsen minyak besar memberikan BRICS pengaruh yang semakin besar di pasar energi global. Posisi ini menjadi salah satu modal penting bagi kelompok tersebut dalam memperluas daya tawarnya.

Investasi China yang gencar di sejumlah negara anggota juga memberikan ruang bagi negara-negara berkembang untuk bermanuver di antara pengaruh Washington dan Beijing. Hubungan tersebut memperluas pilihan ekonomi bagi anggota tanpa harus sepenuhnya bergantung pada satu kekuatan.

Namun, kekuatan ekonomi dan energi tersebut tetap harus berhadapan dengan persoalan ketergantungan terhadap dolar. Karena itu, kemampuan BRICS membangun alternatif yang lebih mandiri akan menjadi salah satu tantangan penting bagi perkembangan blok tersebut ke depan.

Analis Geostrategis Imran Khalid menilai posisi BRICS saat ini lebih tepat dilihat sebagai platform untuk meningkatkan kemandirian negara-negara anggotanya daripada sebagai kekuatan yang secara langsung menghancurkan dominasi Barat.

“BRICS muncul sebagai penantang bagi seberapa murah pihak Barat dapat memberikan tekanan pada masing-masing negara,” pungkasnya.