Dr. Tamara Hina Pasien BPJS, Polemik Berujung Ancaman Gugatan

Palembang, AkalMerdeka.id – dr. Tamara hina pasien BPJS kembali menjadi sorotan setelah seorang warga bernama Muhammad Dika Perkasa menyiapkan langkah hukum melalui tim kuasa hukum DWAR Law Firm. Langkah tersebut muncul setelah komentar dr. Tamara di platform Threads viral dan berujung pada pengakhiran kerja sama dirinya sebagai dokter mitra RSU Pusri Palembang.

Dika menyampaikan rencana menempuh jalur hukum melalui unggahan di media sosial pada Kamis (6/8/2026). Ia juga menunjukkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-RLF/VI/2026 yang memberikan kewenangan kepada tim hukum untuk mengambil sejumlah langkah terkait polemik tersebut.

Kuasa Hukum Disiapkan untuk Tempuh Jalur Hukum

Dalam surat kuasa yang ditunjukkan Dika, Advokat Ananta Rangkugo dan tim mendapat kewenangan untuk menyiapkan sejumlah tindakan hukum. Di antaranya pembuatan laporan polisi, pengaduan masyarakat, pengiriman surat teguran atau somasi, hingga pengajuan gugatan ke pengadilan.

Kuasa hukum juga diberi kewenangan menangani dugaan pernyataan atau komentar dr. Tamara di Threads mengenai peserta BPJS Kesehatan. Namun, tahapan tersebut masih berupa persiapan karena belum ada informasi bahwa laporan polisi maupun gugatan telah resmi didaftarkan.

Posisi ini penting karena rencana membawa persoalan ke jalur hukum tidak sama dengan perkara yang sudah masuk proses penegakan hukum. Untuk saat ini, perkembangan kasus masih berada pada tahap persiapan berdasarkan surat kuasa dan pernyataan pihak yang berencana mengambil langkah hukum.

Komentar soal Pasien BPJS Kembali Dipersoalkan

Polemik berawal dari sejumlah komentar dr. Tamara di media sosial yang menyinggung pasien BPJS, kemampuan finansial peserta, penggunaan asuransi swasta, serta hubungan antara pasien, rumah sakit, dan tenaga kesehatan.

Salah satu pernyataan yang kembali disoroti Dika adalah kalimat, “Tidak ada yg minta kalian berobat.” Menurut Dika, pernyataan tersebut tidak pantas ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dika mengatakan dirinya sebelumnya telah memberikan peringatan kepada dr. Tamara agar menghentikan komentar tersebut. Ia juga mengklaim persoalan itu telah dinasihati oleh sesama dokter, tetapi menurutnya polemik tetap berlanjut.

“Spesial untuk ibu Tamara ya saya sudah kasih peringatan sebelumnya di Threads, ini bahkan sudah dinasihati oleh rekan sesama dokter untuk berhenti, kamu bahaya banget ngomong kayak gini,” kata Dika dalam video yang diunggah di media sosial pada Jumat (7/8/2026).

Dika kemudian menyatakan telah berkoordinasi dengan kantor hukum untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum melalui DWAR Law Firm. Pernyataan itu menjadi perkembangan baru setelah sebelumnya polemik lebih banyak berlangsung di ruang media sosial.

Polemik Berujung Pemberhentian dari RS Pusri

Sebelum muncul rencana langkah hukum, komentar dr. Tamara telah memicu perhatian publik dan berujung pada keputusan Manajemen RS Pusri Palembang mengakhiri kerja sama dengannya sebagai dokter mitra pada Kamis (6/8/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah pihak rumah sakit melakukan pemanggilan dan pemeriksaan internal terhadap dr. Tamara. Dengan demikian, polemik yang awalnya berkembang melalui media sosial kemudian berdampak langsung pada hubungan profesionalnya dengan rumah sakit.

Perkembangan ini juga membuat persoalan tidak lagi sebatas perdebatan mengenai etika berkomunikasi di media sosial. Setelah pemberhentian dari rumah sakit dan munculnya persiapan langkah hukum, posisi dr. Tamara menghadapi konsekuensi yang lebih luas dari pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan secara daring.

Dr. Tamara Sempat Meminta Maaf

Di tengah polemik tersebut, dr. Tamara telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui media sosial. Ia menyatakan tidak bermaksud menyerang keluarga almarhum Yurizal Tri Chaerawan secara langsung dan menyampaikan duka cita atas meninggalnya yang bersangkutan.

Dr. Tamara juga menjelaskan bahwa persoalan antara pasien BPJS dan tenaga kesehatan menurutnya kerap terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai aturan BPJS di masyarakat. Setelah polemik semakin meluas, ia kembali menyampaikan permintaan maaf terbuka pada Kamis (6/8/2026).

“Di sini saya mau meminta maaf. Yang pertama kepada Tuhan, saya mohon ampun atas dosa, salah, dan khilaf saya selama ini. Yang kedua, saya minta maaf kepada warga Threads atas tulisan saya yang menyinggung hati warga Threads,” tutur dr. Tamara dalam video tersebut.

Permintaan maaf kemudian ditujukan kepada masyarakat Indonesia, institusi yang disebut dalam komentarnya, serta keluarga, kerabat, dan rekan-rekannya yang ikut terdampak.

“Yang ketiga, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, saya minta maaf kepada institusi yang saya singgung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya,” lanjutnya.

Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi dirinya. Pernyataan itu disampaikan ketika polemik masih berkembang dan sebelum adanya kepastian mengenai proses hukum yang kini disiapkan oleh pihak Dika.

Lima Poin Masuk Kajian Tim Hukum

Berdasarkan kajian sementara yang disebut disusun bersama DWAR Law Firm, terdapat lima hal yang akan disoroti apabila langkah hukum dilanjutkan.

• Dugaan penghinaan terhadap pengguna BPJS Kesehatan.
• Pernyataan yang dinilai mengandung unsur melarang pengguna BPJS untuk sakit.
• Dugaan sikap yang dinilai melawan program pemerintah melalui BPJS Kesehatan.
• Dugaan pelanggaran kode etik profesi kedokteran yang rencananya diadukan kepada Ikatan Dokter Indonesia.
• Dugaan cyberbullying melalui komentar di media sosial.

Kelima poin tersebut masih merupakan kajian dari pihak yang berencana menempuh jalur hukum. Artinya, poin-poin tersebut belum dapat disebut sebagai pelanggaran yang telah terbukti atau kesimpulan dari aparat penegak hukum maupun organisasi profesi.

Dika juga memperingatkan tenaga kesehatan dan pembuat konten lain yang menurutnya ikut memperkeruh polemik di media sosial. Ia mengatakan pihaknya telah mengumpulkan data terhadap pihak-pihak yang dianggap membuat kegaduhan dan belum memberikan permintaan maaf atau klarifikasi.

Sementara itu, hingga perkembangan terakhir dalam informasi yang tersedia, langkah hukum terhadap dr. Tamara masih berada pada tahap persiapan. Belum disebutkan adanya laporan polisi atau gugatan yang telah resmi didaftarkan terkait polemik komentar mengenai pasien BPJS tersebut.