Enam Negara Tahan Sanksi Rusia, Persatuan Uni Eropa Mulai Retak

AkalMerdeka.id – Enam negara anggota meminta kelonggaran dalam rancangan paket sanksi Rusia ke-21 yang sedang dibahas Uni Eropa. Yunani, Prancis, Italia, Jerman, Austria, dan Portugal menilai sejumlah larangan baru dapat menekan industri domestik tanpa otomatis menghentikan pendapatan Moskow.

Perbedaan kepentingan tersebut membuat para duta besar Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan pada Rabu, 15 Juli 2026. Perundingan dijadwalkan berlanjut pada Kamis, 23 Juli 2026, ketika blok itu harus memilih antara mempertahankan paket yang kuat atau memberi pengecualian kepada sejumlah negara.

Enam Negara Menahan Paket Sanksi Rusia ke-21

Keberatan enam negara tidak berarti mereka meminta seluruh sanksi Rusia dicabut. Perselisihan hanya berpusat pada sejumlah ketentuan baru dalam paket ke-21 yang diajukan Komisi Eropa pada Juni 2026.

Sanksi ekonomi yang telah berlaku tetap diperpanjang hingga 31 Juli 2027. Pembatasan tersebut mencakup sektor keuangan, perdagangan, energi, transportasi, teknologi, pertahanan, serta layanan tertentu kepada Rusia.

Masalah muncul karena paket baru menyentuh sektor yang masih menghasilkan pendapatan bagi perusahaan Eropa. Setelah 20 paket diterapkan sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, sasaran yang tersisa semakin terhubung dengan rantai pasok dan kepentingan bisnis negara anggota.

• Yunani meminta kelonggaran untuk pengangkutan LNG Rusia ke negara ketiga.
• Jerman dan Portugal mempersoalkan rencana larangan impor ikan Rusia.
• Prancis dan Italia meminta larangan visa terhadap mantan personel militer Rusia dipersempit.
• Austria kembali memperjuangkan aset terkait Raiffeisen Bank International.

Setiap keberatan memiliki alasan domestik yang berbeda. Namun, dampaknya sama karena keputusan sanksi Uni Eropa harus disetujui dengan suara bulat.

Satu negara dapat menahan keseluruhan paket sampai kompromi ditemukan. Mekanisme tersebut memberi setiap pemerintah ruang besar untuk melindungi industri nasionalnya, tetapi juga membuat tekanan bersama terhadap Rusia semakin sulit disusun.

Yunani Khawatir Pasar LNG Direbut Negara Non-Eropa

Yunani menjadi salah satu negara yang paling keras mempersoalkan rancangan pembatasan LNG Rusia. Athena ingin perusahaan pelayaran Eropa tetap diperbolehkan membawa gas Rusia menuju pembeli di negara ketiga.

Industri pelayaran menjadi kepentingan penting bagi Yunani karena negara tersebut memiliki salah satu armada kapal pengangkut LNG terbesar di dunia. Sejumlah kapal berbendera atau dioperasikan perusahaan Yunani masih melayani proyek gas Rusia, termasuk pengangkutan dari kawasan Arktik.

Pemerintah Yunani berpendapat larangan terhadap perusahaan Eropa belum tentu menghentikan ekspor LNG Rusia. Kontrak pengangkutan justru dapat berpindah kepada operator dari Amerika Serikat, China, Jepang, atau negara lain yang tidak terikat sanksi Uni Eropa.

“Setiap paket tindakan pembatasan baru harus dikalibrasi dengan hati-hati untuk memaksimalkan tekanan terhadap Moskow, sekaligus meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi bisnis, konsumen, dan daya saing Eropa,” kata seorang pejabat Pemerintah Yunani.

Argumen tersebut menggambarkan kelemahan yang kerap muncul dalam kebijakan sanksi. Perusahaan Eropa dapat kehilangan pasar, tetapi komoditas Rusia tetap bergerak melalui kapal, bank, asuransi, dan pedagang dari negara lain.

Apabila perdagangan hanya berpindah operator, Rusia masih memperoleh pendapatan. Sementara itu, perusahaan Eropa kehilangan kontrak dan semakin sulit merebut kembali pasar setelah perang berakhir.

Ikan, Visa, dan Bank Memperlebar Perbedaan

Jerman dan Portugal menolak rencana pembatasan impor ikan Rusia karena bahan baku tersebut masih dibutuhkan industri pengolahan makanan. Larangan mendadak dapat menaikkan biaya produksi dan memaksa perusahaan mencari pemasok baru dalam waktu singkat.

Keberatan itu memperlihatkan bahwa hubungan dagang Rusia dengan Eropa tidak berhenti pada minyak dan gas. Komoditas perikanan juga masuk ke rantai produksi makanan, lapangan kerja, dan harga konsumen di sejumlah negara.

Prancis dan Italia mempersoalkan usulan larangan masuk bagi warga Rusia yang pernah bertugas dalam angkatan bersenjata sejak perang Ukraina dimulai. Keduanya menginginkan pemeriksaan individual, bukan larangan menyeluruh berdasarkan riwayat dinas militer.

Perdebatan mencakup cara membuktikan keterlibatan seseorang dalam perang dan luasnya kategori yang dapat dikenai larangan. Paris dan Roma tidak menolak sanksi terhadap pihak yang terbukti terlibat, tetapi meminta proses yang lebih terukur.

Austria membawa kepentingan Raiffeisen Bank International ke meja perundingan. Pemerintah Austria ingin aset sekitar 2 miliar euro yang dibekukan dapat digunakan untuk menutup kerugian bank tersebut akibat putusan pengadilan Rusia.

Negara anggota lain khawatir usulan itu menciptakan preseden. Aset Rusia yang dibekukan dapat berubah fungsi menjadi dana kompensasi bagi perusahaan Barat yang mengalami kerugian di Rusia.

Persatuan Uni Eropa Diuji Kepentingan Ekonomi

Kebuntuan paket ke-21 belum cukup untuk menyimpulkan dukungan Uni Eropa kepada Ukraina telah berakhir. Blok tersebut masih mempertahankan sanksi utama, menambah daftar individu dan perusahaan, serta membatasi sektor yang menopang industri pertahanan Rusia.

Namun, toleransi setiap negara terhadap biaya sanksi tidak sama. Pemerintah yang industrinya terkena dampak langsung mulai menuntut agar tekanan kepada Rusia tidak mengorbankan perusahaan mereka secara berlebihan.

Dilema Uni Eropa bukan hanya menemukan sektor baru untuk dihukum. Brussels harus memastikan kerugian yang diterima Rusia lebih besar daripada beban yang ditanggung perusahaan, pekerja, dan konsumen Eropa.

Terlalu banyak pengecualian dapat membuat paket kehilangan daya tekan. Larangan yang dipenuhi celah akan lebih mudah dihindari melalui perusahaan perantara, negara ketiga, atau struktur kepemilikan yang tidak transparan.

Sebaliknya, menolak seluruh keberatan dapat membuat satu negara menahan pengesahan. Paket yang keras tidak memiliki dampak apa pun apabila gagal memperoleh persetujuan bulat.

Paket ke-21 juga menyasar puluhan bank, platform aset kripto, pedagang minyak, kapal armada bayangan, produsen senjata, komponen pesawat nirawak, kilang, pelabuhan, dan jaringan yang diduga membantu Rusia menghindari pembatasan.

Selama perundingan berlangsung, batas harga minyak Rusia dipertahankan pada 44,10 dolar AS per barel. Mekanisme itu membatasi perusahaan dari negara pendukung sanksi dalam menyediakan jasa pelayaran, pembiayaan, dan asuransi bagi minyak yang dijual di atas harga tersebut.

Pertemuan 23 Juli Menentukan Kekuatan Paket

Perundingan berikutnya akan menentukan apakah Uni Eropa mampu mengesahkan paket ke-21 sebelum masa reses musim panas. Kompromi dapat berbentuk masa transisi, pengecualian terbatas, pengurangan cakupan larangan, atau pemeriksaan per kasus.

Setiap kelonggaran perlu dirancang agar tidak berubah menjadi jalur baru bagi Rusia mempertahankan perdagangan. Uni Eropa juga harus mencegah bisnis berpindah seluruhnya kepada perusahaan non-Eropa tanpa mengurangi pendapatan Moskow.

Bagi Rusia, kebuntuan di Brussels memberi keuntungan politik. Moskow dapat menggunakan perbedaan tersebut untuk menggambarkan bahwa biaya ekonomi perang mulai melemahkan persatuan negara-negara Eropa.

Bagi Uni Eropa, paket ke-21 menjadi ujian yang lebih berat dibandingkan paket sebelumnya. Persatuan blok itu kini bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan tekanan geopolitik terhadap Rusia dengan perlindungan terhadap industri nasional anggotanya.