Cara Daftar Sertifikasi Tanah Gratis untuk MBR, Cek Syaratnya

AkalMerdeka.id – Cara daftar sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimulai dengan memastikan pemohon masuk salah satu dari tiga kelompok penerima. Program yang sudah dibuka pemerintah ini menargetkan 1 juta bidang pada 2026 dan total 8 juta bidang hingga 2028.

Program Sertifikasi Sektor Perumahan tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya memberikan kepastian hukum atas tanah dan rumah milik MBR.

“Tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta, totalnya mungkin tahun 2028 tambah 5 juta. Totalnya 8 juta,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Cara Daftar Sertifikasi Tanah Gratis untuk MBR

Pemerintah menyatakan program ini sudah dapat diakses. Pemohon bisa mendatangi kantor pertanahan atau BPN di wilayah tempat tanah berada dengan membawa bukti bahwa dirinya memenuhi kategori penerima.

Berikut tahapan awal yang dapat dilakukan berdasarkan penjelasan pemerintah:

1. Pastikan masuk kelompok penerima. Program tidak dibuka untuk seluruh pemilik tanah, tetapi khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kategori pemerintah.
2. Siapkan bukti penerima program perumahan. Dokumen ini berlaku bagi masyarakat yang pernah mendapat bantuan bedah rumah atau fasilitas perumahan pemerintah.
3. Siapkan slip gaji jika bekerja secara formal. Slip gaji digunakan untuk menunjukkan bahwa pemohon termasuk kategori MBR.
4. Datangi kantor BPN setempat. Bukti penerima bantuan atau slip gaji dapat dibawa untuk pemeriksaan awal oleh petugas.
5. Ikuti verifikasi tanah dan penerima. BPN perlu memeriksa kelayakan pemohon serta status bidang tanah sebelum menerbitkan sertifikat.

Pemerintah belum mengumumkan daftar lengkap dokumen administratif tambahan yang berlaku seragam di seluruh daerah. Pemohon sebaiknya menghubungi kantor pertanahan setempat untuk memastikan kebutuhan berkas sebelum datang.

Tiga Kelompok yang Bisa Mengajukan

Tidak semua MBR otomatis menerima sertifikasi gratis. Nusron membagi calon penerima ke dalam tiga kelompok berdasarkan riwayat bantuan dan cara memperoleh rumah.

• Penerima bantuan bedah rumah. Kelompok ini mencakup masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan perumahan sejak 2015 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Kementerian Sosial, atau Kementerian Kesehatan.
• Penerima pembiayaan FLPP. Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bisa mengikuti program apabila HGB rumahnya telah dipecah dari HGB induk milik pengembang.
• MBR yang membangun rumah sendiri. Masyarakat yang membangun rumah secara swadaya juga dapat mengajukan selama memenuhi kriteria MBR yang ditetapkan Kementerian PKP.

Pembagian tersebut membuat bukti yang dibawa setiap pemohon dapat berbeda. Penerima BSPS, misalnya, perlu menunjukkan bukti sebagai penerima bantuan, sedangkan pekerja formal dapat menggunakan slip gaji untuk membuktikan tingkat penghasilannya.

Syarat bagi Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji

Pekerja informal tetap dapat mengikuti program meski tidak memiliki slip gaji. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai jalur verifikasi alternatif.

Pemohon tanpa slip gaji harus tercatat dalam kategori desil 8 di DTSEN. Data tersebut digunakan untuk memeriksa posisi sosial ekonomi rumah tangga dan memastikan program diarahkan kepada kelompok yang memenuhi kriteria.

Calon pemohon perlu memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonominya sudah tercatat dengan benar. Ketidaksesuaian nama, alamat, atau susunan keluarga dapat menghambat proses pencocokan data.

Penjelasan pemerintah yang tersedia belum merinci apakah pemohon harus membawa cetakan status DTSEN atau apakah pemeriksaan dilakukan langsung melalui sistem. Kepastian mekanismenya perlu ditanyakan kepada BPN setempat.

Penerima FLPP Harus Memeriksa Pemecahan HGB

Syarat khusus berlaku bagi penerima rumah subsidi melalui FLPP. Pengajuan baru dapat diproses apabila HGB unit rumah sudah dipisahkan dari HGB induk pengembang.

HGB induk biasanya mencakup seluruh lahan kawasan perumahan sebelum masing-masing bidang dipisahkan. Pemecahan dibutuhkan agar rumah memiliki bidang dan dokumen pertanahan tersendiri atas nama pemilik yang berhak.

Penerima FLPP dapat menanyakan status pemecahan tersebut kepada pengembang. Apabila sertifikat masih berada dalam HGB induk, proses sertifikasi individual berpotensi belum bisa dilanjutkan.

Syarat ini juga membuat tanggung jawab pengembang penting. Keterlambatan memecah HGB induk dapat menghambat konsumen memperoleh dokumen pertanahan meski cicilan dan proses pembelian rumah sudah berjalan.

Dokumen Awal yang Perlu Disiapkan

Berdasarkan keterangan pemerintah, dua bukti utama yang secara jelas disebut dapat dibawa ke BPN adalah:

• Bukti pernah menjadi penerima program bantuan perumahan pemerintah.
• Slip gaji bagi pekerja formal yang mengajukan sebagai MBR.

Bagi pekerja informal, kelayakan dapat diperiksa melalui status desil dalam DTSEN. Dokumen lain terkait identitas, riwayat tanah, batas bidang, atau bukti penguasaan kemungkinan tetap diperlukan dalam pemeriksaan pertanahan, tetapi rinciannya belum dijelaskan dalam pengumuman program.

Pemohon tidak sebaiknya menyerahkan uang kepada perantara yang menjanjikan kelulusan atau penerbitan sertifikat. Status gratis dalam program ini merujuk pada layanan sertifikasi bagi penerima yang memenuhi syarat, bukan jaminan bahwa permohonan dapat diproses tanpa pemeriksaan status tanah.

Kuota Dibagi Bertahap hingga 2028

Pemerintah menyiapkan kuota secara bertahap, yakni 1 juta bidang pada 2026, 2 juta bidang pada 2027, dan tambahan 5 juta bidang pada 2028. Total targetnya mencapai 8 juta bidang tanah.

Besarnya target tidak berarti seluruh permohonan akan langsung selesai pada tahun yang sama. Proses tetap bergantung pada kelengkapan bukti penerima, kejelasan status tanah, pengukuran bidang, dan hasil verifikasi BPN.

Bagi masyarakat yang memenuhi salah satu kategori, langkah paling praktis adalah mengumpulkan bukti penerima bantuan atau bukti penghasilan, memeriksa status HGB jika membeli rumah FLPP, lalu meminta pemeriksaan awal di kantor pertanahan wilayah setempat.